ARUSBAWAH.CO - Permintaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Timur mengenai perlunya dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan madrasah kembali mengemuka dalam pembahasan di tingkat daerah. 

Meskipun madrasah beroperasi di bawah komando langsung pemerintah pusat, ruang bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memberikan dukungan ternyata masih tersedia. 

Mekanisme bantuan yang tidak bersinggungan dengan kewenangan struktural pusat menjadi celah yang memungkinkan daerah tetap dapat berperan.

Sikap tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, yang menilai bahwa keterlibatan daerah tetap sah sepanjang tidak menyentuh ranah tunjangan tetap. 

“Kalau insentif masih memungkinkan, selama bukan tunjangan melekat,” katanya. 

Penegasan itu memperlihatkan bahwa skema bantuan yang bersifat tidak permanen dan tidak melekat secara langsung pada jabatan masih dapat diatur melalui kebijakan daerah.