ARUSBAWAH.CO - Masalah insentif guru honorer swasta di Kaltim kembali mencuat, memunculkan sorotan terhadap keadilan administratif dan pengelolaan data pendidikan.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, insentif untuk guru honorer merupakan hak yang melekat, bukan sekadar belas kasihan, karena bagian dari penghargaan negara terhadap para pendidik.

"Masalahnya bukan anggaran. Ini soal bagaimana negara memastikan sistem administrasinya bekerja adil untuk mereka yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa," ungkap Darlis. 

Ia menyebutkan, pencairan insentif sering terkendala karena proses validasi data guru di sekolah dan pemerintah daerah belum berjalan baik.

Pemerintah pusat menggunakan Sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sebagai acuan penyaluran bantuan, namun sebagian sekolah dinilai belum mengoptimalkan penggunaannya.

"Begitu data tidak sinkron atau tidak diperbarui, proses otomatis terhenti di pusat.  Padahal ini menyangkut penghidupan para guru yang sudah bekerja keras," terangnya.