Lebih lanjut, Ananda menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara DPR RI, pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, sinergi inilah yang menjadi kunci untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkotika yang masih meresahkan masyarakat Kaltim.

“Kami membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas lokal. Pencegahan dan penindakan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada gerak bersama yang lebih konkret,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Komisi III juga mendengarkan langsung tantangan dan kendala yang dihadapi aparat di lapangan, sembari mengumpulkan data untuk bahan pertimbangan rekomendasi kebijakan di pusat.

Ananda berharap, dari kunjungan ini lahir langkah-langkah baru yang lebih progresif, tidak hanya untuk memperkuat penegakan hukum, tetapi juga memperluas kampanye kesadaran bahaya narkoba di tengah masyarakat.

“Kami ingin menjadikan Kaltim sebagai provinsi yang tangguh dan tanggap terhadap ancaman narkotika. Kerja sama pusat dan daerah tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus terus dikawal hingga berdampak nyata,” tutupnya. (adv)