ARUSBAWAH.CO - Wacana sekolah gratis di SMAN 10 Samarinda kembali memantik perhatian publik setelah para orang tua siswa menyuarakan keberatan terhadap pungutan biaya asrama Rp2,6 juta per bulan.

Kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan komitmen “Gratispol” (gratis total) yang sebelumnya digembar-gemborkan pada awal tahun ajaran 2025/2026.

Kemarahan para wali murid mencuat saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kalimantan Timur pada Senin (10/11/2025). 

Mereka merasa diberi ekspektasi bahwa seluruh kebutuhan siswa, termasuk akomodasi, akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sejak tahun ajaran dimulai.

“Dulu dijanjikan semua gratis, tapi sekarang malah ada biaya Rp2,6 juta per bulan. Kami sangat kaget, apalagi banyak orang tua yang tidak mampu,” ungkap Arif Rahman, salah seorang wali murid.

Arif menuturkan bahwa pihak sekolah bahkan meminta sejumlah pembayaran awal Rp5 juta untuk menutup biaya dua bulan pertama, termasuk tagihan listrik dan air. 

Beberapa orang tua, kata dia, terpaksa berusaha keras memenuhi permintaan itu meski hanya sebagian yang mampu melunasi penuh.

“Ada yang baru bisa bayar satu bulan tergantung kemampuan,” ucapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta pihak sekolah menghentikan seluruh pungutan yang dibebankan kepada siswa asrama.