"Prinsipnya kami selama ini terbuka. Warga Dayak, masyarakat Dayak Kalimantan terbuka untuk ibu kota negara ada di Kalimantan Timur, khususnya di Sepaku maupun di Penajam Paser Utara (PPU)," kata Yulianus kepada media setelah pelantikan.

Yulianus melihat sendiri bahwa pembangunan di lapangan sudah berjalan sangat baik dan maju pesat. 

Gedung-gedung penting seperti Istana Negara, kantor Wakil Presiden, dan kantor kementerian sudah berdiri. Bahkan, proyek gedung untuk DPR, DPD, dan MPR RI juga sedang dikebut pengerjaannya.

Khawatir Proyek IKN Jadi Mangkrak

Menurut Yulianus, karena pembangunan sudah berjalan jauh dan masyarakat Kaltim sudah sepakat, pemerintah pusat diharapkan tidak berubah pikiran atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan politik.

"Intinya warga Kalimantan sudah sepakat, sudah setuju itu. Adapun keputusan dari MK ataupun pemerintah berikutnya, ya kita serahkan kembali. Tapi prinsipnya ini sudah menjadi keputusan bersama yang harus diikuti. Sebagai pemerintah, sebagai negara jangan plin-plan," tegasnya.

Walau begitu, ia mengakui bahwa secara aturan, keputusan akhir atau otoritas pembatalan berada penuh di tangan Presiden. 

Namun, ia mengingatkan ada resiko besar yang taruhannya adalah uang rakyat jika proyek ini mendadak dihentikan di tengah jalan.