"Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran" ucapnya.

Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. 

Walaupun belum merinci kabupaten mana saja, ia memastikan wilayah-wilayah itu tergolong sulit diakses akibat keterbatasan infrastruktur publik.

Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menyatakan siap mengawal agar dana tersebut dipakai sesuai tujuan, yakni memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam pencegahan kekerasan serta akses layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan.

"DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput," ungkap politisi partai Golkar itu. 

Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti peran penting organisasi kemasyarakatan untuk menjangkau dan membina masyarakat di daerah 3T.

"Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan," ujarnya. (adv)