ARUSBAWAH.CO - Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur, menyebut perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi fokus pemerintah pusat.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pertemuan dan diskusi soal urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kaltim bersama Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, melihat perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T sebagai isu penting yang perlu perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah.

"Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus," jelasnya. 

Hasanuddin menyebut Kementerian PPPA dari pemerintah pusat sudah menyediakan dana khusus untuk penanganan di daerah-daerah tersebut.

Hamas, sapaan akrab Hasanuddin, menyebut bahwa pernyataannya turut dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran" ucapnya.

Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. 

Walaupun belum merinci kabupaten mana saja, ia memastikan wilayah-wilayah itu tergolong sulit diakses akibat keterbatasan infrastruktur publik.

Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menyatakan siap mengawal agar dana tersebut dipakai sesuai tujuan, yakni memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam pencegahan kekerasan serta akses layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan.

"DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput," ungkap politisi partai Golkar itu. 

Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti peran penting organisasi kemasyarakatan untuk menjangkau dan membina masyarakat di daerah 3T.

"Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan," ujarnya. (adv)