“Investigasi sudah berjalan. Data dan hasil kajian kami serahkan ke pusat. Soal sanksi, nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Pelayaran,” tegasnya.

Terkait tuntutan aksi oleh aliansi Borneo yang meminta dirinya mundur, Mursidi menilai keputusan itu bukan berada di tangannya.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan di tingkat pusat.

“Soal pemecatan, itu bukan wewenang saya. Saya bekerja sesuai aturan dan mengikuti arahan dari pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam.

“Kami batasi tinggi kapal yakni 8 meter bagi kapal yang melintas, menambah pengawasan, dan memastikan keselamatan di area jembatan,” ungkapnya.

Menurutnya, penghentian total lalu lintas kapal di Mahakam bukan solusi tepat yang bisa diambil secara sepihak.

Ada banyak kepentingan yang harus diperhitungkan, termasuk sektor ekonomi.

“Kalimantan Timur ini terkenal dengan industri tambangnya. Jika alur sungai ditutup, dampaknya besar terhadap ekonomi masyarakat,” katanya.