ARUSBAWAH.CO -  Untuk pertama kalinya, kelompok penyandang disabilitas di Kalimantan Timur turun langsung ke jalan mengikuti aksi unjuk rasa yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026.

Aksi yang berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur ini menyuarakan kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Pemerintah Provinsi Kaltim belakangan ini.

Massa penyandang disabilitas menjadi kelompok pertama yang menyampaikan protes di Kantor DPRD, bahkan sebelum massa dari kalangan umum dan mahasiswa.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (KOPPADIS) Kalimantan Timur adalah protes terhadap penghentian Bantuan Sosial Terencana (BST) bagi penyandang disabilitas. Kebijakan yang dinilai memutus akses bantuan tahunan tersebut memicu kekecewaan mendalam dan menjadi alasan utama mereka turut serta dalam aksi.

Ketua KOPPADIS Kalimantan Timur, Muhammad Ali, mengungkapkan bahwa BST selama ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Program tersebut bahkan telah berjalan lintas kepemimpinan gubernur sebelumnya.

“Dari zamannya Awang Faroek sampai Isran Noor, bantuan sosial terencana itu selalu ada setiap tahun. Bahkan di masa Isran Noor, jumlah penerima ditingkatkan hingga ribuan orang,” ujar Ali saat ditemui di lokasi aksi, Selasa (21/4/2026).

Namun, menurutnya, sejak pergantian kepemimpinan ke Gubernur Rudy Mas’ud, bantuan tersebut tidak lagi diberikan.

Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi kelompok disabilitas yang selama ini bergantung pada BST untuk menunjang kebutuhan dasar.

“Sekarang sudah tidak ada sama sekali. Itu yang membuat kami akhirnya ikut turun aksi. Ini bukan soal politik, tapi soal hak kami yang hilang,” tegasnya.

Ali menuturkan, BST memang tidak diberikan setiap bulan, melainkan hanya satu kali dalam setahun. Meski demikian, bantuan tersebut tetap memiliki arti penting bagi para penerima.

“Setahun sekali saja cukup, kami tidak menuntut lebih. Yang penting ada, seperti dulu,” katanya.

Selain persoalan BST, Ali juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang turut memperburuk kondisi penyandang disabilitas.

Di antaranya adalah akses terhadap pekerjaan yang dinilai masih diskriminatif, serta layanan BPJS Kesehatan yang banyak dilaporkan tidak aktif.

“Banyak teman-teman kami yang mengeluhkan BPJS-nya mati. Padahal kami ini kelompok yang rentan sakit. Kalau tidak ada jaminan kesehatan, tentu sangat menyulitkan,” ujarnya.

Terkait ketenagakerjaan, Ali menyebut masih banyak perusahaan maupun instansi yang belum memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas.

“Kami seringkali tidak diberi kesempatan bekerja. Masih ada pilih-pilih. Ini harus jadi perhatian juga,” tambahnya.

Aksi yang diikuti oleh kelompok disabilitas ini disebut sebagai yang pertama kalinya dilakukan di Kalimantan Timur. Ali mengakui, sebelumnya mereka lebih memilih menempuh jalur audiensi. Namun, melihat kondisi yang tak kunjung berubah, mereka akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan dan bergabung dengan massa aksi lainnya.

“Kami sebenarnya ingin audiensi, tapi merasa percuma kalau tidak ada perubahan. Kebetulan ada aksi, jadi kami ikut menyuarakan ini,” jelasnya.

Senada dengan Ali, Koordinator Aksi, Veronika, menyebut kebijakan penghentian BST sebagai bentuk kemunduran dalam perlindungan hak penyandang disabilitas di daerah.

Ia bahkan menilai pemerintah saat ini gagal memenuhi janji-janji yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.

“Janji-janjinya seperti omong kosong. Bahkan hak penyandang disabilitas saja diambil. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Veronika juga menegaskan bahwa tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah pengembalian BST serta pemulihan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

“Kami minta hak kami dikembalikan. Itu perjuangan utama hari ini,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi sikap aparat keamanan yang dinilai memberikan perlakuan baik kepada peserta aksi dari kalangan disabilitas.

“Aparat sangat membantu, bahkan memberikan perhatian khusus kepada teman-teman disabilitas. Ini patut diapresiasi,” katanya.

Veronika berharap, aksi yang digelar dapat berjalan damai serta menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

“Kami ingin aksi ini tetap damai. Harapannya, pemerintah mendengar dan mengembalikan hak-hak disabilitas. Bumi Etam harus tetap damai,” pungkasnya. (raf)