Menurutnya, sanksi tegas bisa dijatuhkan jika ditemukan unsur pemaksaan, pungutan liar, atau intimidasi terhadap pengguna jasa parkir.

“Sanksi tegas bisa diterapkan kalau ada unsur pemerasan atau pengancaman. Tidak ada laporan, kami sulit bertindak,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi catatan: praktik parkir liar bukan hanya soal tarif di atas ketentuan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan rasa aman warga.

Ujian Ketertiban di Ruang Publik

Kasus parkir liar di GOR Segiri Samarinda menunjukkan persoalan klasik pengelolaan ruang publik: regulasi sudah ada, tetapi implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan.

Warga berharap penertiban tidak sekadar insidental, melainkan konsisten dan menyasar titik-titik rawan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat melalui laporan resmi juga dinilai penting agar penindakan memiliki dasar hukum yang kuat.

Jika tidak ditangani serius, praktik “aji mumpung” ini berpotensi terus berulang—dan warga lagi-lagi yang harus membayar lebih. (isa)