“Pengaturan dari hulu penting karena air yang keluar dari Karang Mumus harus diatur agar tidak langsung membanjiri Samarinda,” lanjutnya. 

Sementara itu, Sungai Mahakam menghadapi permasalahan berbeda. Tingginya sedimentasi tidak hanya menurunkan kapasitas sungai tetapi juga mengganggu aktivitas transportasi air. 

Namun, kebutuhan anggaran untuk pengerukan Mahakam lebih besar, sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Pengurangan sedimentasi di Mahakam memang penting, tapi cost-nya lebih tinggi. Solusinya tetap dilakukan, tapi harus disesuaikan kemampuan anggaran,” jelas Subandi. 

DPRD menilai pendekatan yang paling efektif adalah menata hulu dan hilir secara bersamaan, dengan mempertimbangkan kajian teknis dan prioritas risiko banjir. 

Pola ini diharapkan tidak hanya mengatasi genangan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan Kota Samarinda dalam jangka panjang.

“Intinya, kedua proyek penting, dan penanganan harus seimbang antara Karang Mumus dan Mahakam agar dampak banjir bisa diminimalkan,” pungkas Subandi. (adv)