Selain minimnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Komisi IV menemukan bahwa banyak rencana konstruksi terhenti karena status lahan belum legal. 

Andi Satya mengingatkan bahwa proposal dari kabupaten/kota sering kali tidak matang karena dokumen dan legalitas lahan belum lengkap.

Kota Balikpapan tercatat sebagai daerah dengan kebutuhan USB tingkat SMA paling mendesak, sementara Samarinda menghadapi masalah kelebihan kapasitas, seperti di SMA Negeri 2 yang melayani dua kecamatan sekaligus. 

Komisi IV menekankan bahwa kapasitas fiskal daerah harus diperhitungkan secara realistis.

Dengan penyesuaian APBD 2026, proyek pendidikan yang belum siap berpotensi masuk daftar tunggu tanpa kepastian realisasi. 

“Jika perencanaan tidak disesuaikan dengan anggaran riil, kebutuhan pembangunan sekolah hanya akan menumpuk setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” jelasnya.

Komisi IV menekankan perlunya perencanaan strategis yang matang, legalitas lahan yang jelas, serta alokasi anggaran yang realistis agar setiap pembangunan sekolah menengah dapat terealisasi tepat waktu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (adv)