ARUSBAWAH.CO - Kekurangan fasilitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur kembali menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius.
Komisi IV DPRD Kaltim menilai situasi saat ini sudah memasuki kategori darurat karena semakin banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan kapasitas sekolah.
Temuan ini terungkap dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa pemerintah provinsi belum memiliki strategi jangka panjang yang memadai dalam penyediaan fasilitas pendidikan bagi siswa.
Ia menyebut bahwa pertumbuhan jumlah peserta didik tidak seimbang dengan pembangunan sekolah baru.
Selain itu, kebijakan zonasi dianggap membatasi akses siswa terhadap sekolah terdekat, sehingga banyak yang harus menempuh perjalanan panjang.
“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri. Ini menandakan sistem saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ungkap Andi Satya.
Selain minimnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Komisi IV menemukan bahwa banyak rencana konstruksi terhenti karena status lahan belum legal.
Andi Satya mengingatkan bahwa proposal dari kabupaten/kota sering kali tidak matang karena dokumen dan legalitas lahan belum lengkap.
Kota Balikpapan tercatat sebagai daerah dengan kebutuhan USB tingkat SMA paling mendesak, sementara Samarinda menghadapi masalah kelebihan kapasitas, seperti di SMA Negeri 2 yang melayani dua kecamatan sekaligus.
Komisi IV menekankan bahwa kapasitas fiskal daerah harus diperhitungkan secara realistis.
Dengan penyesuaian APBD 2026, proyek pendidikan yang belum siap berpotensi masuk daftar tunggu tanpa kepastian realisasi.
“Jika perencanaan tidak disesuaikan dengan anggaran riil, kebutuhan pembangunan sekolah hanya akan menumpuk setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” jelasnya.
Komisi IV menekankan perlunya perencanaan strategis yang matang, legalitas lahan yang jelas, serta alokasi anggaran yang realistis agar setiap pembangunan sekolah menengah dapat terealisasi tepat waktu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (adv)




