ARUSBAWAH.CO - Digeledahnya Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait dengan dugaan korupsi dana hibah program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun Anggaran 2023, memunculkan pertanyaan soal dasar hukum dibentuknya DBON Kaltim tersebut. 

Diketahui, sebelum kantor eks DBON digeledah Kejati Kaltim, isu soal DBON Kaltim ini sempat mencuat awal 2025 lalu. Isu berhembus saat itu adalah soal pembubaran DBON. 

Isu pembubaran DBON Kaltim ini, dikarenakan adanya kemunculan dari Permenpora 15/2023 yang mengatur soal Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah. 

Mundur ke belakang, kehadiran DBON Kaltim sudah mulai muncul sejak 14 Nopember 2022, dimana induk organisasi itu memiliki kantor sebagai Sekretariat yang pada awalnya ada di Jalan Bhayangkara, tepatnya Kantor Korpri Kaltim (pemberitaan Swarakaltim.com) 

Ketika itu, pemerintah daerah melandaskan pembentukan DBON lewat dua aturan. Yakni Peraturan Presiden Nomor 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, serta Undang-undang Nomor 11/2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). 

Dari sana, DBON pun mulai hadir. 

Dalam perjalanan kemudian, DBON Kaltim pun juga didukung oleh anggaran. Satu tahun usai memiliki kantor sekretariatan, DBON Kaltim mendapatkan dana hibah Rp 100 Miliar dari pagu anggaran 2023 (pemberitaan Mediakaltim). Pagu inilah yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penggeledahan Kejati Kaltim di Kantor Dispora Kaltim. 

Menarik pula dilihat soal dasar pembentukan DBON ini. Melansir pemberitaan Kompas.com, diberitakan bahwa DBON Kaltim lahir dibentuk melalui  Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.258/2023 tertanggal 14 April 2023.