Boni menegaskan bahwa GMNI Kaltim akan terus mengawal isu ini dan menolak keras segala bentuk komersialisasi pendidikan yang berpotensi merugikan mahasiswa, akademisi, serta masyarakat luas.

Ia menyerukan agar seluruh elemen kampus, termasuk mahasiswa dan dosen, bersuara menentang kebijakan yang dapat merusak tatanan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Kami tidak akan tinggal diam. Kampus harus tetap menjadi pusat intelektual, bukan pemain di industri ekstraktif. Jika kebijakan ini terus dipaksakan, perlawanan akan semakin besar," tutup Boni.

Sebagai informasi, kemungkinan untuk perguruan tinggi dan UMKM masuk dalam industri tambang, bisa saja terjadi.

Hal ini sebagaimana muncul dalam draft Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru saja disepakati di DPR RI.

Draft tersebut akan menjadi usul inisiasi DPR RI.

Dalam draft tersebut, ada beberapa poin yang krusial.

Di antaranya, adalah perguruan tinggi yang bisa masuk dalam industri tambang. (pra)