ARUSBAWAH.CO - Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh provinsi di Indonesia dipastikan turun drastis pada 2026.
Jika pada 2025 total pagu TKD nasional mencapai Rp919 triliun, maka tahun 2026 hanya Rp693 triliun, atau turun sekitar 29 persen.
Penurunan ini menjadi tekanan serius bagi pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim), yang selama ini sangat bergantung pada dana pusat untuk pembangunan dan operasional pemerintahan.
Redaksi Arusbawah.co melakukan perbandingan antara Dana Transfer Umum (DTU) dari 2025 ke 2026 untuk 10 kabupaten dan kota di Kaltim.
Data diolah redaksi Arusbawah.co dari dua sumber.
Pertama adalah data rincian Transfer ke Daerah (TKD) bersumber dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan 2025.
Kedua adalah dokumen alokasi Dana Transfer Umum (DTU) tahun anggaran 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diterima Arusbawah.co dan sudah dipublish oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.
Hasil perbandingan kedua data TKD itu menunjukkan bahwa 10 Kabupaten/kota di Kaltim menerima pemangkasan signifikan, dengan persentase penurunan antara 24 persen hingga lebih dari 61 persen.
Rincian Penurunan TKD 10 Kabupaten/Kota di Kaltim
1. Kabupaten Berau
Berau yang dijuluki Bumi Batiwakkal dengan sektor unggulan pariwisata, batu bara, dan kelapa sawit mengalami penurunan signifikan, dari Rp3,75 triliun di 2025 menjadi Rp1,43 triliun pada 2026, turun 61,7 persen.
Komposisi DTU 2026 terdiri atas DBH Rp663 miliar dan DAU Rp774 miliar.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara, dikenal kaya akan sumber daya alam dan penyumbang Pendapatan dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan industri, ikut mengalami pemangkasan TKD dari Rp7,85 triliun pada 2025 menjadi Rp3,88 triliun pada 2026, atau turun 50,6 persen.
DBH 2026 tercatat Rp1,575 triliun dan DAU Rp2,312 triliun.
3. Kabupaten Kutai Barat
Kutai Barat, dijuluki Benuo Taka dengan sektor unggulan pertambangan batu bara, kehutanan, dan perkebunan, menyusut dari Rp2,51 triliun di 2025 menjadi Rp1,89 triliun pada 2026, atau turun 24,6 persen.
DTU 2026 terdiri atas DBH Rp494 miliar dan DAU Rp1,4 triliun.
4. Kabupaten Kutai Timur
Kutai Timur, yang dikenal dengan sektor pertambangan batu bara terbesar, perkebunan, serta industri energi, yang juga mengalami pemangkasan TKD dari Rp6,37 triliun menjadi Rp3,26 triliun, berkurang 48,8 persen.
DBH 2026 tercatat Rp1,2 triliun, sedangkan DAU Rp2,01 triliun.
5. Kabupaten Paser
Paser, dijuluki Bumi Daya Taka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan tambang batu bara, ikut mengalami pemangkasan TKD dari Rp2,74 triliun di 2025 menjadi Rp1,62 triliun pada 2026, turun 40,8 persen.
DBH 2026 mencapai Rp523 miliar dan DAU Rp1,09 triliun.
6. Kota Balikpapan
Balikpapan juga mengalami pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat secara drastis di antara kota-kota besar di Kaltim.
Padahal Balikpapan dijuluki Kota Minyak, penyumbang pendapatan dari pertambangan minyak dan gas, juga turun dari Rp2,07 triliun di 2025 menjadi Rp817 miliar pada 2026, turun sekitar 60,5 persen.
Komposisi DTU tahun 2026 mencakup DBH Rp271 miliar dan DAU Rp546 miliar.
7. Kota Bontang
Bontang, yang dikenal sebagai Kota LNG dengan sektor unggulan industri gas alam cair, pupuk, dan industri berat, TKD-nya menyusut dari Rp1,78 triliun menjadi Rp830 miliar, turun 53,2 persen.
DTU 2026 terdiri atas DBH Rp321 miliar dan DAU Rp509 miliar.
8. Kota Samarinda
Samarinda, dijuluki Kota Tepian atau Kota Industri dengan penyumbang PAD dari industri pengolahan kayu, batu bara, dan perdagangan, mengalami penurunan dari Rp2,60 triliun di 2025 menjadi Rp1,04 triliun pada 2026, turun 59,8 persen.
DBH 2026 tercatat Rp267 miliar, sedangkan DAU Rp772 miliar.
9. Kabupaten Penajam Paser Utara
PPU, yang dikenal sebagai Benuo Taka dengan sektor unggulan pertanian dan perkebunan, ikut terseret pemangkasan TKD dari Rp1,62 triliun pada 2025 menjadi Rp1,01 triliun pada 2026, turun 37,2 persen.
Komposisi DTU 2026 mencakup DBH Rp254 miliar dan DAU Rp757 miliar.
10. Kabupaten Mahakam Ulu
Mahakam Ulu, dijuluki Benuo Taka dengan sektor unggulan kehutanan, pertambangan emas kecil, dan perkebunan lokal, juga menyusut dari Rp1,69 triliun di 2025 menjadi Rp777 miliar pada 2026, turun sebesar 54,1 persen.
DTU 2026 terdiri atas DBH Rp277 miliar dan DAU Rp499 miliar.
Rata-Rata Penurunan TKD di Kaltim Hampir 50 Persen
Dari keseluruhan data, rata-rata penurunan TKD di 10 kabupaten/kota Kalimantan Timur mencapai sekitar 50 persen.
Angka itu memaksa pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali postur anggaran dan menerapkan efisiensi secara ketat di berbagai sektor.
Persentase Penurunan TKD 2025–2026 per Daerah di Kaltim
- Berau: Menyusut 61,7%
- Kutai Kartanegara: Menyusut 50,6%
- Kutai Barat: Menyusut 24,6%
- Kutai Timur: Menyusut 48,8%
- Paser: Menyusut 40,8%
- Balikpapan: Menyusut 60,5%
- Bontang: Menyusut 53,2%
- Samarinda: Menyusut 59,8%
- Penajam Paser Utara: Menyusut 37,2%
- Mahakam Ulu: Menyusut 54,1%
(wan)




