Pemerintah menargetkan peningkatan intensitas produksi melalui dukungan teknologi modern dan pendampingan teknis. 

Setiap lokasi dipilih dengan kriteria tertentu, termasuk berada di wilayah aman dari konflik, bukan kawasan hutan lindung atau gambut, serta memiliki sumber air yang memadai.

Pendampingan lapangan dilakukan oleh 70 Brigade Pangan untuk memastikan setiap tahapan optimalisasi berjalan sesuai pedoman teknis.

“Petani yang terlibat merupakan anggota kelompok tani aktif dan mengikuti seluruh arahan teknis mulai dari persiapan lahan hingga pengelolaan budidaya,” terang Siti Farisyah.

Program Oplah 2025 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 2024 di Penajam Paser Utara, dengan cakupan wilayah tahun ini diperluas ke Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser.

“Kemarin di tahun 2024 kita punya oplah di PPU sampai di tahun 2025 ini yang baru ada di Samarinda, Kutim, Kukar dan Berau. Tahun depan ini harapan kita bisa bertambah, pak Gubernur mendorong secepatnya merealisasikan swasembada pangan,” tuturnya.