Jaya memaparkan bahwa anggaran kesehatan provinsi harus dibagi secara proporsional untuk berbagai sektor, tidak hanya terfokus pada pembayaran premi kepesertaan. 

Beberapa prioritas lainnya mencakup penyediaan dokter spesialis dengan alokasi Rp10 miliar tahun ini, serta operasional lima rumah sakit milik provinsi yang menelan anggaran lebih dari Rp2 triliun.

Selain itu, terdapat bantuan obat-obatan dan alat kesehatan untuk 188 Puskesmas yang tahun lalu tercatat sebesar Rp10 miliar khusus untuk wilayah Samarinda.

"Kami melakukan analisis bagaimana kalau ada redistribusi dari yang diserahkan kemudian kita kembalikan kepada daerah-daerah yang lain. Ada beberapa daerah yang kecil itu minta kepada kami, PPU contohnya, dan kita terbatas," jelas Jaya.

Efisiensi Berbasis Data

Berdasarkan analisis teknis, Jaya mengungkapkan data bahwa tingkat penggunaan layanan kesehatan sebenarnya tidak setinggi jumlah kepesertaan yang didaftarkan. 

Di Samarinda, dari 149.000 jiwa yang dibayarkan preminya oleh provinsi, hanya sekitar 17.000 orang yang tercatat mengakses layanan rumah sakit karena sakit dalam setahun terakhir.

Pemprov juga menyoroti kemudahan akses melalui Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru.