ARUSBAWAH.CO -  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dr. Jaya Mualimin, memberikan pernyataan terbuka mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam dialog publik bertajuk "Nasib 49.000 Warga Miskin (JKN): Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Cafe Bagios, Samarinda, Selasa (14/4/2026).

Dalam forum yang dihadiri Walikota Samarinda, Andi Harun, Jaya menyoroti adanya hambatan prosedur di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan warga masih menghadapi kendala biaya dan administrasi, meskipun anggaran negara telah tersedia.

Fakta Kendala Pelayanan di Lapangan

Jaya memaparkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk operasional rumah sakit dan kesejahteraan tenaga medis.

Namun, ia mengkonfirmasi adanya praktik di lapangan yang masih membebani masyarakat.

"Sekarang cenderung masyarakat tidak percaya sama pemerintah. Karena kesalahan kami, Pak. Kesalahan OPD-OPD. Rumah sakit yang sudah disiapkan anggaran, harusnya kan enggak bayar. Honor sama TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dibayarkan, kenapa masih bayar? Alatnya CT Scan yang harganya miliaran kita belikan, kenapa masih bayar? Dan sudah bayar dipersulit lagi," ujar Jaya.

Jaya mengatakan bawah Pemprov Kaltim mengelola anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk lima rumah sakit milik provinsi.

Selain itu, terdapat alokasi Rp10 miliar untuk distribusi obat-obatan ke Puskesmas serta anggaran pengadaan dokter spesialis yang mencakup gaji sebesar Rp30 juta per bulan untuk setiap dokter yang bertugas di daerah.