ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjelaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal program beasiswa Gratispol dalam laporan audit tahun anggaran 2025. 

Dalam laporan itu, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran bantuan pendidikan Gratispol sebesar Rp1,05 miliar serta dana Rp2,10 miliar yang tidak terserap.

Soal temuan BPK itu, kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, Dasmiah, mengatakan kelebihan pembayaran itu bukan akibat kesalahan transfer dari pemerintah daerah. 

Kata Dasmiah, temuan BPK muncul karena sebagian mahasiswa penerima Gratispol ternyata juga menerima bantuan pendidikan lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Kukar Idaman dan beasiswa lain-lain.

“Temuan BPK itu sebenarnya karena mahasiswa yang menerima Gratispol ternyata juga mendapatkan beasiswa lain. Jadi bahasanya kelebihan transfer, padahal mahasiswa itu kemudian memilih salah satu beasiswa,” kata Dasmiah saat ditemui di Universitas 17 Agustus, Selasa, (26/5/2026).

Anggaran Gratispol pendidikan itu memang tidak langsung ditransfer ke rekening mahasiswa.

Anggaran bantuan pendidikan itu lebih dulu dikirim ke masing-masing perguruan tinggi tempat mahasiswa terdaftar.

Temuan muncul ketika uang sudah masuk ke kampus, sementara mahasiswa kemudian memilih bantuan lain seperti KIP, bantuan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota, atau beasiswa perusahaan. 

Akibatnya, uang yang sudah lebih dulu dicairkan masuk dalam catatan kelebihan pembayaran.

Dasmiah menjelaskan, saat proses pendaftaran Gratispol pendidikan berlangsung, mahasiswa itu belum tercatat sebagai penerima bantuan lain. 

Namun dalam perjalanannya, sebagian mahasiswa memutuskan mundur dari Gratispol setelah memperoleh program bantuan pendidikan berbeda.

“Waktu daftar mereka belum terdaftar penerima beasiswa lain. Tapi setelah dana ditransfer, ada yang memilih KIP atau bantuan lain, sehingga mengundurkan diri dari Gratispol,” ujarnya.

Perguruan Tinggi Mulai Kembalikan Dana Temuan BPK

Dasmiah mengatakan sebagian besar perguruan tinggi sudah mulai mengembalikan dana yang menjadi temuan BPK tersebut kepada Biro Kesra.