ARUSBAWAH.CO -  Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kalimantan Timur, Dasmiah, menegaskan bahwa unggahan salah satu akun media sosial yang menuding adanya keterlibatan perusahaan travel tertentu dalam program umrah (Gratispol) tidak benar dan tidak memiliki dasar data yang valid.

Ia menyayangkan beredarnya informasi tersebut karena dinilai berpotensi menyesatkan publik, apalagi disampaikan tanpa identitas redaksi yang jelas dan sumber yang dapat diverifikasi.

“Ini fitnah yang sangat disayangkan. Tahun 2026 saja belum ada keberangkatan, jadi tuduhan itu jelas tidak berdasar,” ujar Dasmiah.

Dasmiah juga menegaskan bahwa pada pelaksanaan program umrah tahun 2025, tidak terdapat perusahaan yang disebut dalam unggahan tersebut yang memberangkatkan jemaah.

Diketahui, nama perusahaan yang dituduhkan akun anonim itu adalah PT ASA Tour 

Ia meminta agar kritik terhadap program pemerintah disampaikan berdasarkan data, bukan asumsi atau dugaan.

“Kalau kritik itu boleh saja, tapi harus berbasis data, bukan fitnah,” tambahnya.

Pemprov Kaltim Tidak Menunjuk Travel Tertentu

Ia menjelaskan bahwa dalam program Gratispol, Pemprov Kaltim tidak pernah menunjuk atau mengarahkan jemaah ke satu perusahaan travel tertentu.

Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator program bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemilihan biro perjalanan sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing jemaah secara mandiri, sesuai dengan pilihan dan kepercayaan mereka terhadap travel yang memiliki izin resmi.

“Tidak ada penunjukan travel oleh pemerintah. Jemaah bebas memilih dan mengajukan travel yang mereka gunakan,” jelasnya.

Data Travel 2025 Dibuka ke Publik

Sebagai bentuk transparansi, Pemprov Kaltim juga menyampaikan bahwa keberangkatan jemaah umrah tahun 2025 dilakukan oleh berbagai penyelenggara perjalanan, bukan oleh satu pihak tertentu.

Beberapa travel yang tercatat memberangkatkan jemaah antara lain PT WPU, PT AMS, PT APW, hingga PT CMW. 

"Dalam keberangkatan tahun 2025 itu, nama PT ASA Tour yang dituduhkan akun anonim itu, sama sekali tak memberangkatkan jemaah umroh dari dana pemerintah. Di 2025 saja tak ada, apalagi di 2026 yang belum ada keberangkatan sama sekali" jelas Dasmiah. 

Dasmiah menekankan bahwa keterbukaan data ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terpengaruh isu yang tidak terverifikasi.

Pentingnya Klarifikasi Informasi Publik

Menurutnya, isu yang berkaitan dengan program publik harus disikapi dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap informasi perlu melalui proses verifikasi yang jelas sebelum disebarluaskan.

Ia juga mengkritisi penyebaran informasi oleh akun anonim yang mengatasnamakan media tanpa identitas redaksi yang transparan.

“Informasi harus jelas sumbernya, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar,” tegasnya.

Dasmiah menambahkan bahwa media sosial seharusnya berperan dalam mencerdaskan publik dengan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Warga Kaltim Dinilai Semakin Cerdas

Meski demikian, ia tetap optimistis masyarakat Kalimantan Timur semakin bijak dalam menyaring informasi di ruang digital.

Menurutnya, publik kini mampu membedakan antara informasi berbasis fakta dan opini yang tidak terverifikasi.

“Warga Kaltim sudah semakin cerdas. Mereka bisa menilai mana informasi yang benar dan mana yang tidak berdasar,” pungkasnya. (red)