ARUSBAWAH.CO -  Janji kampanye Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk memberikan seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB se-Kaltim belum bisa dinikmati sepenuhnya pada tahun 2025.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengakui bahwa pelaksanaan program Gratispol Seragam masih dibatasi oleh kondisi anggaran.

Hal itu sampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, saat menjawab pertanyaan media soal kesiapan distribusi seragam.

Armin menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama belum meratanya program seragam gratis yang digadang-gadang sebagai bagian dari “Seragam Gratispol”, program unggulan Rudy–Seno saat Pilgub 2024 lalu.

“Jadi, pakaian seragam untuk SMA, SMK, SLB itu memang sudah menjadi janji Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Sudah ada anggarannya. Tapi karena ini masih menggunakan anggaran 2024, kita harus menyesuaikan dulu,” kata Armin, Jumat (18/7/2025).

Target 65 Ribu Siswa, Tapi Belum Semua Dapat Seragam

Program Gratispol Seragam itu menargetkan sebanyak 65.000 siswa baru kelas X dari 472 sekolah yang terdiri dari 220 SMA, 218 SMK, dan 34 SLB baik negeri maupun swasta, yang tersebar di Kaltim.

Namun menurut Armin, tidak semua sekolah atau siswa akan menerima bantuan itu tahun ini.

“Tahun ini belum maksimal,” tegas Armin.

"Seragam gratis tetap ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal karena APBD 2025 masih warisan Pj Gubernur tahun lalu," tambahnya.

Ia mengakui bahwa distribusi hanya akan dilakukan secara terbatas dan belum menyentuh seluruh sasaran yang direncanakan.

Ditanya soal anggaran, Armin belum memberikan informasi resmi soal nilai yang dikucurkan di tahun 2025. 

Disdikbud menyebut masih melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk merinci jumlah dan pola distribusi.

Disdikbud: Bisa Pinjam Seragam Kakaknya

Ketika ditanya bagaimana solusi sementara bagi siswa yang tidak kebagian seragam gratis, Armin menyebut siswa diperbolehkan meminjam seragam dari saudaranya atau tetap memakai seragam SMP bagi yang baru lulus.

Bahkan, jika perlu, siswa dibolehkan masuk sekolah tanpa seragam asal warnanya sesuai dan tidak menghambat proses belajar.

“Kalau hanya punya satu stel, ya pakai itu dulu. Atau pinjam dari kakaknya. Tidak harus setiap hari ganti-ganti. Yang penting jangan sampai anak tidak sekolah hanya karena belum punya seragam,” jelas Armin.

Disdikbud juga telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh sekolah agar tidak mewajibkan pembelian seragam bagi peserta didik baru.

Sekolah yang tetap memaksa atau bahkan memulangkan siswa karena alasan tidak memakai seragam, terancam diberi sanksi.

“Kalau sampai ada sekolah yang memulangkan anak karena alasan seragam, itu akan kita tindak. Sekolah itu boleh kita sanksi,” kata Armin.

Distribusi Penuh Dijanjikan Tahun 2026

Sementara itu, orang tua siswa diminta bersabar dan menyesuaikan kondisi masing-masing, kendati tahun ajaran baru sudah di depan mata.

Ia menyebut distribusi penuh seragam gratis baru dijanjikan akan berjalan maksimal pada tahun 2026, saat APBD sudah disusun sepenuhnya oleh pemerintahan Rudy–Seno.

"Kalau memang orang tua belum mampu, sekolah boleh membiarkan siswa tidak pakai seragam dulu, sampai orang tuanya siap membeli. Kenapa tidak? Masa hanya gara-gara seragam, anak jadi tidak bisa sekolah?" pungkasnya.

(wan)