“Daripada dipagarin, keluar duit lagi, lebih baik disewakan,” katanya.

Menurutnya, aset yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha setidaknya akan memberi manfaat ganda bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Minimal ada yang jaga, ada penghasilan, enggak diserobot orang. Ada tambahan PAD, membuka lapangan pekerjaan, dan tempatnya jadi lebih bagus,” ujarnya.

Karena itu, Iswandi berharap pola pengelolaan seperti di kawasan parkir Teras Samarinda tidak langsung dipandang negatif, terlebih jika mampu menghidupkan kawasan yang sebelumnya terbengkalai.

“Saya enggak setuju kalau cuma dipagar-pagarin. Saya minta datanya, ayo kita lihat mana yang bisa dibuka jadi tempat usaha,” tutupnya.

Pansus Nilai Kontribusi Varia Niaga Masih Rendah

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai kontribusi Perumda Varia Niaga terhadap PAD Kota Samarinda masih belum maksimal.

“Varia Niaga ini menjadi salah satu entitas yang kami harapkan bisa menyumbang PAD cukup besar. Tapi berdasarkan laporan yang kami terima, kontribusinya hanya sekitar Rp500 juta. Ini tentu masih sangat jauh dari ekspektasi kami,” ujar Rohim usai peninjauan lapangan, Senin (27/4/2026) lalu.

Pansus kemudian melakukan peninjauan ke sejumlah unit usaha yang dikelola Varia Niaga di kawasan Teras Mahakam, termasuk tenant UMKM dan wahana wisata air.

Dari hasil peninjauan itu, pansus menemukan sebagian unit usaha dikelola melalui kerja sama dengan pihak swasta menggunakan sistem bagi hasil.

“Awalnya kami mengira unit usaha seperti kafe dan jet ski itu dikelola mandiri oleh Varia Niaga sehingga potensi keuntungannya bisa maksimal. Tapi ternyata dikerjasamakan dengan pihak swasta,” katanya.

Rohim menilai skema tersebut membuat kontribusi yang diterima Varia Niaga belum optimal.

Berdasarkan temuan pansus, Varia Niaga memperoleh porsi bagi hasil sebesar 10 persen dari keuntungan bersih pihak swasta.

“Dengan skema seperti itu, Varia Niaga hanya mendapat 10 persen dari keuntungan bersih pihak swasta. Menurut kami ini kecil sekali,” tegasnya.

Karena itu, pansus berencana memanggil jajaran direksi Varia Niaga untuk meminta penjelasan terkait pola tata kelola usaha yang diterapkan.

“Kami kemungkinan akan menjadwalkan pemanggilan. Selama waktu pembahasan LKPJ masih ada, pihak-pihak terkait tentu akan kami minta hadir untuk menjelaskan landasan kebijakan tata kelola usaha ini,” pungkasnya. (adv)