ARUSBAWAH.CO -  Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa perusahaan yang izinnya dicabut tetap boleh beroperasi secara terbatas demi menjaga ekonomi rakyat bukanlah bentuk kompromi terhadap pelanggaran, tetapi justru manifestasi kepemimpinan negara yang matang, berdaulat, dan sadar akan realitas sosial-ekonomi di bawahnya.

Pemerintah sudah tegas: izin dicabut, hukuman berjalan.

Namun negara tidak berdiri untuk menebang hidup masyarakat kecil yang menggantungkan nafkah pada aktivitas ekonomi di lapangan.

Fokus Presiden jelas: penertiban korporasi, bukan pemutusan pendapatan buruh, petani, dan masyarakat sekitar.

Penegakan Hukum yang Berpijak pada Rakyat

Ini bukan negara yang menghukum buta.

Banyak dari perusahaan yang dicabut izinnya berada di kawasan yang menjadi tumpuan hidup ribuan orang.

Jika seluruh operasi diberhentikan secara dadakan, maka yang paling pertama tumbang bukan pemilik saham, tetapi buruh-buruh yang setiap hari datang hanya untuk memastikan dapur mereka tetap berasap.

Negara tidak boleh gegabah.

Pemerintah tidak boleh membabi buta mengeksekusi hukum tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial.