ARUSBAWAH.CO -  Program Gratispol pendidikan di Kalimantan Timur sejak awal dipromosikan sebagai solusi pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh mahasiswa.

Janjinya sederhana yaitu kuliah tak lagi harus terkendala biaya.

Namun perjalanan implementasinya justru menimbulkan berbagai pertanyaan. 

Program itu disebut berkali-kali mengalami perubahan teknis, terburu-buru dalam eksekusi, dan menciptakan kegelisahan di tengah publik.

Kampus bahkan menyebut pelaksanaannya penuh dengan drama, mulai dari mekanisme pendataan yang berubah-ubah, anggaran yang molor pencairannya, hingga ketidakjelasan prosedur yang membuat para penerima manfaat bertanya-tanya apakah bantuan benar-benar akan cair.

Fajar Apriani, akademisi kebijakan publik Universitas Mulawarman, menyebut program Gratispol pendidikan punya niat besar, tapi implementasinya masih belum siap tempur.

“Sebagai akademisi di bidang kebijakan publik, saya memandang kebijakan ini baik. Tapi agar tidak menjadi unsuccessful implementation, kita perlu sama-sama memonitor,” tegas Fajar dalam Diskusi Publik Arusbawah.co bertajuk Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya di Temindung Creative Hub, Samarinda, Kamis (20/11/2025) lalu.

Kaltim dengan IPM Tinggi tapi Tantangan Pengangguran Masih Nyata

Diketahui, Kaltim bukan daerah dengan indeks kualitas hidup rendah, justru sebaliknya.

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 mencapai 78,83 tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Tahun 2025 bahkan sudah menyentuh angka 79.

“Secara standar United Nations Development Programme (UNDP), angka 70 sampai 79 itu kategori tinggi. Berarti kualitas hidup masyarakat Kaltim bagus,” ujar Fajar.

Namun di balik angka yang terlihat membanggakan itu, ada ironi lain yaitu pengangguran yang masih besar.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim masih di angka 5,18 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.