Menurut Irfan, penggunaan rumah pribadi gubernur justru dianggap lebih hemat dibanding menyewa hotel.

“Kalau kita terima tamu-tamunya di hotel itu malah lebih mahal biayanya. Karena kan kita uangnya enggak ada,” tegasnya.

Ia bahkan mengutip pernyataan gubernur terkait penggunaan lokasi tersebut.

“Kemarin kata Gubernur, ‘Oke, aku pinjamkan rumahku. Cuman ya tadi konsumsinya dibayari oleh biro umum’,” katanya.

Irfan juga menepis anggapan bahwa gubernur menagihkan biaya penggunaan tempat kepada pemerintah.

“Kok itu terkesan Gubernur lah menagih itu ke biro umum. Padahal memang itu tamunya Pemprov,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh fasilitas di Harum Resort disebut menggunakan dana pribadi gubernur, kecuali konsumsi tamu.

“Harum Resort itu rumah pribadi Gubernur. Fasilitas di dalamnya dan sebagainya itu betul-betul pakai dana pribadi Gubernur. Kecuali untuk makan dan minumnya tamu-tamu itu yang dibayari oleh biro umum setda Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Menu Sederhana hingga Pemeriksaan BPK

Lebih jauh, Irfan menggambarkan menu jamuan yang disajikan tidak berlebihan.

“Saya itu beberapa kali ikut Pak Gubernur mendampingi tamu. Menu makanannya ya gitu, ikan bakar. Paling ada kayak menu udang, cumi. Menu makanannya sederhana lah,” katanya.

Namun, ketika disinggung soal nilai tagihan Rp144 juta untuk tiga kali kegiatan, Irfan mengaku tidak mengetahui detailnya.

“Soal nilainya rincinya saya enggak tahu. Enggak tahu saya kalau tagihannya berapa,” ucapnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh pengeluaran itu akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim.

“Ya nanti makanya. Itu termasuk yang diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Kaltim. Nanti BPK akan melihat kewajarannya. Satu pack-nya isi berapa, satu kepala dihitung berapa rupiah, menu makanannya apa saja, itu nanti BPK yang ngecek semuanya,” tegasnya.

Mekanisme Pembayaran dan Status Harum Resort

Terkait mekanisme pembayaran, Irfan juga mengaku tidak mengetahui apakah dilakukan melalui pihak ketiga atau langsung ke Harum Resort.