ARUSBAWAH.CO - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, memastikan fraksinya tidak akan menerima pembatasan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang hanya diakomodasi sekitar 25 judul kegiatan.

Sikap itu disampaikan di tengah mandeknya pembahasan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dari total sekitar 160 usulan yang telah dihimpun, lebih dari separuh terancam dipangkas.

Kondisi itu membuat pengesahan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pokir kembali tertunda, meski sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir Maret 2026.

“Yah, buntu,” kata Samsun saat dimintai penjelasan, Senin (30/3/2026) usai rapat paripurna.

DPRD Minta Kepastian Gubernur, Usulan Jangan Digantung Tanpa Kejelasan

Menurut dia, DPRD sebenarnya sudah menuntaskan proses penyusunan dan menyerahkan seluruh usulan kepada pemerintah provinsi.

Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan diakomodasi atau tidak.

“Kita minta kepastian gubernur, ini ditampung, dilaksanakan atau ditelantarkan. Enggak ada kepastian,” ujarnya.

Ia menyebut situasi pembahasan saat ini menggantung.

Tidak ada kejelasan arah, sementara waktu terus berjalan.

Samsun menggambarkan kondisi itu sebagai abu-abu.

Isu Bankeu Jadi Titik Mentok, TAPD Gunakan Asumsi APBD 2027

Persoalan utama, menurut dia, berkaitan dengan bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota.

Isu yang berkembang, alokasi Bankeu untuk 10 daerah itu menjadi salah satu yang dipersoalkan dalam pembahasan.

TAPD disebut menggunakan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp12 triliun sebagai dasar pembatasan.

Namun Samsun menilai asumsi itu belum bisa dijadikan pijakan.

“Baru kemungkinan. Kita belum sampai ke angka itu. Kita baru bicara niatan,” kata dia.

Ia membandingkan dengan kondisi APBD tahun 2021.

Pada 2021, APBD Kaltim berada di angka sekitar Rp9,59 triliun, bantuan keuangan ke daerah tetap berjalan.

“Kalau APBD Rp12 triliun, itu masih cukup bagus. Masih bisa untuk bantuan keuangan,” ujarnya.

PDIP Persoalkan Niat Pemerintah, Bukan Sekadar Angka

Bagi Samsun, yang lebih penting dalam tahap ini adalah komitmen pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat, bukan langsung membatasi dari sisi anggaran.

“Kita baru bicara niatan dulu. Ada tidak niat pemerintah untuk membantu usulan rakyat,” kata dia.

Ia menilai, jika sejak awal usulan sudah dibatasi, maka hal itu menunjukkan minimnya kemauan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

“Kalau belum apa-apa sudah ditutup, berarti enggak ada niat baik untuk membantu rakyat,” ucapnya.

Samsun mengakui, dalam pembahasan ini posisi DPRD dan TAPD belum sejalan.

“Memang tidak sejalan,” katanya.

DPRD Tetap Dukung Program Prioritas, Tapi Minta Usulan Lain Tidak Ditutup

Meski begitu, DPRD tetap menyatakan dukungan terhadap empat program prioritas gubernur.

Namun, menurut dia, dukungan itu tidak semestinya menutup ruang bagi usulan lain yang juga berasal dari masyarakat.

“Program prioritas gubernur kita dukung. Tapi bukan berarti usulan lain ditutup. Tinggal diproporsikan saja,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pokir DPRD berisi aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung dari lapangan.

Sebagian besar menyangkut kebutuhan dasar, seperti pembangunan jalan lingkungan, semenisasi gang, hingga irigasi di perkampungan.

“Ada usulan di luar program prioritas, jalan kampung, jalan gang, irigasi. Itu kebutuhan riil masyarakat,” kata dia.

Di sisi lain, menurut Samsun, banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Karena itu, kata dia, mereka mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

“Mereka mau minta ke mana lagi. Kabupaten tidak punya cukup dana, maka minta Bankeu,” ujar Samsun.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan pembahasan Pokir akan dilanjutkan.

(wan)