TAPD disebut menggunakan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp12 triliun sebagai dasar pembatasan.

Namun Samsun menilai asumsi itu belum bisa dijadikan pijakan.

“Baru kemungkinan. Kita belum sampai ke angka itu. Kita baru bicara niatan,” kata dia.

Ia membandingkan dengan kondisi APBD tahun 2021.

Pada 2021, APBD Kaltim berada di angka sekitar Rp9,59 triliun, bantuan keuangan ke daerah tetap berjalan.

“Kalau APBD Rp12 triliun, itu masih cukup bagus. Masih bisa untuk bantuan keuangan,” ujarnya.

PDIP Persoalkan Niat Pemerintah, Bukan Sekadar Angka

Bagi Samsun, yang lebih penting dalam tahap ini adalah komitmen pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat, bukan langsung membatasi dari sisi anggaran.

“Kita baru bicara niatan dulu. Ada tidak niat pemerintah untuk membantu usulan rakyat,” kata dia.

Ia menilai, jika sejak awal usulan sudah dibatasi, maka hal itu menunjukkan minimnya kemauan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

“Kalau belum apa-apa sudah ditutup, berarti enggak ada niat baik untuk membantu rakyat,” ucapnya.

Samsun mengakui, dalam pembahasan ini posisi DPRD dan TAPD belum sejalan.

“Memang tidak sejalan,” katanya.