Ia menegaskan bahwa hukum harus dijalankan secara adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan dipenjara.

Selain itu, ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur batasan jumlah kepemilikan narkoba sebelum seseorang dikategorikan sebagai pengedar.

Untuk memastikan keadilan, setiap kasus harus melalui asesmen terpadu, melibatkan unsur kesehatan, hukum, sosial, dan keluarga.

"Kalau asesmen ini dilakukan dengan benar, maka kita bisa memastikan siapa yang benar-benar pengguna dan siapa yang pengedar," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Saat ini, lebih dari 52 persen penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkotika.

Jika sistem rehabilitasi bisa berjalan dengan baik, maka angka ini bisa ditekan.

BNN kini juga menerapkan strategi pemberantasan narkoba berbasis tematik.

Artinya, pendekatan di setiap daerah harus disesuaikan dengan karakteristik masalah yang ada.

Di daerah yang tingkat ekonominya rendah, pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi bisa menjadi solusi.

Sementara itu, di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, pendekatan hukum harus lebih diperketat.

"Kita tidak bisa pakai satu strategi yang sama di semua tempat. Setiap daerah punya karakteristiknya sendiri. Maka, strategi kita harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan," katanya.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, BNN berharap Indonesia bisa keluar dari jeratan narkoba.

Namun, keberhasilan perang ini tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga pada kesadaran seluruh masyarakat.

"Negara ini tidak sedang baik-baik saja dalam menghadapi narkoba. Barang haram ini masih terus masuk ke Indonesia. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat," tutup Komjen Marthinus. (wan)