ARUSBAWAH.CO -   Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memaparkan kebutuhan anggaran pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif hingga 2028 yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kawasan pendukung lembaga negara melalui skema bertahap yang dibagi dalam tiga batch pekerjaan.

Paparan itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Dalam pemaparannya, total kebutuhan pembangunan untuk ekosistem legislatif dan yudikatif periode 2025–2028 tercatat mencapai sekitar Rp40,9 triliun.

Sementara alokasi DIPA dan kebutuhan dukungan anggaran Otorita IKN secara keseluruhan dalam periode tersebut disebut mendekati Rp48 triliun.

Otorita IKN Siapkan Anggaran Bertahap hingga 2028

Basuki menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan akan ditopang melalui alokasi DIPA Otorita IKN yang juga mencakup operasional dan pemeliharaan, pembelian tanah, kegiatan unit organisasi, serta program dukungan manajemen.

Rinciannya meliputi:

• Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10,1 triliun dengan pagu efektif Rp8,9 triliun
• Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,2 triliun dengan pagu efektif Rp5,4 triliun
• Pagu indikatif Otorita IKN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6,7 triliun

Di luar itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan dukungan anggaran untuk melanjutkan pembangunan pada tahap berikutnya.

Batch 1 Rampung pada 2025, Fokus Infrastruktur Dasar

Tahap pertama pembangunan atau Batch 1 dijalankan pada 2025 dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun.

Pekerjaan dalam tahap ini menggunakan skema kontrak tahun tunggal dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Fokus pembangunannya meliputi:

• Pembangunan jalan dan MUT KIPP 1B–1C
• Penataan kawasan dan ruang terbuka

Tahap ini menjadi fondasi awal untuk mendukung pengembangan kawasan kelembagaan negara di IKN.

Batch 2 Jadi Proyek Terbesar, Bangun Gedung DPR hingga MA

Tahap kedua atau Batch 2 berlangsung pada periode 2025–2027 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp20 triliun.

Proyek ini menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC).

Pembangunan yang masuk dalam tahap ini meliputi:

• Gedung perkantoran legislatif untuk MPR, DPR, dan DPD
• Gedung kawasan yudikatif untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
• Jalan dan MUT sebagai akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif
• Pembangunan embung, kolam retensi, serta jaringan SPAM dan perpipaan

Tahap ini menjadi salah satu paket pembangunan terbesar karena mencakup infrastruktur utama bagi operasional lembaga negara di IKN.

Batch 3 Bangun Hunian Pejabat dan Kawasan Pendukung

Tahap terakhir atau Batch 3 direncanakan berlangsung pada 2026–2028 dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp17,2 triliun.

Proyek yang masuk dalam tahap ini antara lain:

• Pembangunan gedung hunian vertikal bagi pimpinan, anggota, dan staf legislatif serta yudikatif
• Jalan dan MUT menuju kawasan hunian dan kawasan diplomatik
• Pembangunan embung serta jaringan perpipaan

Pemerintah menilai pembangunan kawasan hunian menjadi bagian penting untuk mendukung perpindahan dan aktivitas lembaga negara di IKN.

Pemerintah Ajukan Tambahan Anggaran untuk Menjaga Progres Pembangunan

Dalam dokumen yang dipaparkan, Otorita IKN juga menyampaikan adanya usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 dan 2027.

Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi Kepala Otorita IKN kepada Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas guna memastikan kesinambungan proyek pembangunan hingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target.

Dengan skema tiga batch tersebut, pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN diarahkan menjadi salah satu fondasi utama operasional pusat pemerintahan baru dalam beberapa tahun ke depan. (pra)