ARUSBAWAH.CO -  Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Husni Fahruddin, setuju jika ada kebijakan “wajib balik nama” kendaraan bermotor berpelat luar daerah yang beroperasi di Kaltim.

Menurutnya, kebijakan ini tidak sekadar formalitas administratif — tetapi langkah strategis untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

Ia bahkan sampaikan, jika kebijakan ini dibarengi dengan digratiskannya biaya balik nama kendaraan bermotor non-Kaltim, akan membuat PAD makin naik. 

Alasan Penting dan Bukti Kebocoran PAD

Husni mengkritik praktik kendaraan dari luar provinsi yang “mengandalkan” plat non‑Kaltim, sementara kewajiban pajak lokal (PKB — Pajak Kendaraan Bermotor, dan BBNKB — Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tidak sepenuhnya dibayarkan ke kas daerah.

“Kalau kendaraan aktif di jalan kita tetapi pajaknya tidak masuk ke kas kita, jelas itu potensi PAD hilang besar,” ujarnya.

Data publik dari pemerintah provinsi memperkuat klaim Husni Fachruddin. 

Berdasarkan laporan resmi, total PAD Kaltim pada 2025 menembus lebih dari Rp 10 triliun, dan kontribusi pajak daerah — termasuk PKB dan BBNKB — mencapai sekitar Rp 8,4 triliun. 

Ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan merupakan tulang punggung penerimaan daerah. 

"Apalagi tahun depan, Kaltim sudah pasti sangat bergantung pada PAD, mengingat Dana Bagi Hasil (DBH) kita dipangkas hingga Rp 6 Triliun dari pusat," ucap Ayub, demikian sapaan Husni Fahruddin.