ARUSBAWAH.CO -  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Kaltim-Kaltara menyayangkan absennya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dalam Seminar Pembangunan yang membahas arah kebijakan dan masa depan pembangunan daerah.

Seminar Pembangunan yang digelar Badko HMI Kaltim-Kaltara pada Selasa (12/5/2026) sebelumnya dijadwalkan menghadirkan sejumlah pejabat dan tokoh penting daerah.

Berdasarkan pamflet kegiatan, forum bertajuk “Arah Pembangunan Kaltim: Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas, dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” itu mencantumkan nama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Kejati Kaltim Supardi, anggota DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry, Danrem 091/ASN Anggara Sitompul, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, serta akademisi Suwardi Sagama, sebagai narasumber.

Namun dalam pelaksanaannya, Gubernur Rudy Mas’ud beserta jajaran strategis Pemprov Kaltim diketahui tidak menghadiri agenda yang berlangsung di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim tersebut, sehingga memicu kekecewaan dari pihak HMI selaku penyelenggara.

Adapun pihak Pemprov Kaltim diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Arief Murdiyatno,

Absennya orang nomor satu di Kaltim itu tentu memantik kekecewaan dari kalangan mahasiswa.

Terlebih, forum tersebut digelar sebagai ruang dialog terbuka untuk membahas arah pembangunan Kalimantan Timur bersama pemerintah provinsi.

Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, menyebut pihaknya sebenarnya berusaha merespons ajakan Rudy Mas’ud yang sebelumnya kerap menyerukan pentingnya diskusi dibanding aksi turun ke jalan.

“Nah itu dia juga patut disayangkan. Untuk saya sebagai Ketua Badko, menyayangkan banget (ketidakhadiran) beliau,” ujar Ashan kepada awak media usai kegiatan, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, dalam sejumlah kesempatan, Rudy Mas’ud sering mengajak mahasiswa dan masyarakat duduk bersama membahas persoalan daerah secara terbuka.

“Kan kemarin pada aksi tanggal 21 April beliau selalu menggaungkan, ‘Ayo kita dialog, ayo kita diskusi, ayo kita duduk bareng-bareng dalam ruangan, kita bicarakan kondisi Kaltim ini bagaimana dan kita sama-sama mencari solusi,’” katanya.

Forum Sudah Disiapkan, Pemprov Justru Tak Hadir

Ashan mengatakan seminar pembangunan tersebut sengaja dirancang sebagai forum diskursus dan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan pemerintah daerah.

Namun, saat forum benar-benar digelar, tidak hanya gubernur yang absen, tetapi juga tidak ada satu pun perwakilan strategis dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang hadir.

“Nah ini kita bikin forum, kita bikin diskursus atau komunikasi dua arah, ayo. Tapi bahkan tidak ada perwakilan dari Pemprov,” tegasnya.

Ia mengaku menerima informasi bahwa Rudy Mas’ud mendadak memiliki agenda ke Jakarta. Meski demikian, hal itu tetap dianggap mengecewakan karena forum tersebut membahas isu penting terkait arah pembangunan daerah.

“Mungkin karena beliau juga ada jadwal padat dan lain-lain, kita juga enggak tahu. Tapi menurut ketua bidang saya tadi konfirmasinya beliau mendadak ke Jakarta,” ujarnya.

Tak hanya gubernur, HMI juga menyoroti absennya Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Bappeda yang dinilai seharusnya bisa mewakili pemerintah dalam forum tersebut.

“Kalaupun tidak ada gubernur, minimal wakil gubernur. Kalau tidak ada wakil gubernur, ya Sekda. Kalau Sekda enggak ada, minimal Kepala Bappeda,” kata Ashan.

Ia menilai kehadiran unsur-unsur tersebut penting karena seminar membahas langsung arah pembangunan dan penganggaran daerah.

“Sekda adalah TAPD, dia yang membahas anggaran dan arah pembangunan. Perencanaannya di mana? Di Bappeda,” sambungnya.

HMI Singgung Ajakan Dialog Pemerintah

Ashan menegaskan, mahasiswa sebenarnya mencoba menempuh jalur diskusi dan forum ilmiah sesuai ajakan pemerintah, bukan langsung turun ke jalan melakukan demonstrasi.

Karena itu, absennya pemerintah dalam forum yang sudah disiapkan justru dianggap kontradiktif dengan seruan dialog yang selama ini digaungkan.

“Bahwa kalau kita mau menyampaikan aspirasi itu di jalanan, kalau bahasa kerennya anak-anak aktivis itu parlemen jalanan,” ujarnya.

“Nah kalau tidak mampu dengan cara yang begini, ya terpaksa kita demo,” sambungnya.

Ia pun menilai forum seperti seminar pembangunan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar langsung keresahan masyarakat akar rumput terkait arah pembangunan Kaltim.

Menurut Ashan, seminar tersebut bukan sekadar agenda seremonial mahasiswa, melainkan ruang evaluasi terhadap program pemerintah berdasarkan RPJMD dan RKPD.

“Ini loh grassroot di bawah itu yang harus diperhatikan,” katanya.

Jangan Sampai Gratispol Jadi Dongeng

Dalam forum itu, HMI juga menyoroti program-program pemerintah provinsi agar tidak berhenti sebagai slogan politik semata.

Ashan mengingatkan agar visi dan program unggulan pemerintahan Rudy Mas'ud-Seno Aji, yakni Gratispol, benar-benar diwujudkan secara konkret dan tidak sekadar menjadi narasi kampanye.

“Jangan sampai visi-misi Gratispol itu hanya sebuah dongeng aja. Nah itu yang kita takutkan,” tegasnya.

Ia mengatakan hasil seminar nantinya akan dirumuskan kembali oleh Badko HMI untuk kemudian dibawa ke DPRD sebagai bahan pengawalan terhadap arah pembangunan daerah.

DPRD Minta Kritik Tetap Berbasis Data

Seminar tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry.

Saat diwawancarai, Sarkowi menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan daerah tidak hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga dapat dilakukan masyarakat dan kelompok mahasiswa.

Meski begitu, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan berbasis data dan dalam semangat perbaikan.

“Saya tekankan supaya indikatornya jelas, berbasis data, dan juga disampaikan dalam semangat perbaikan, bukan dalam semangat kebencian,” ujarnya.

Terkait absennya Pemprov dalam seminar tersebut, Sarkowi menyebut hasil diskusi nantinya tetap akan disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan evaluasi.

“Nanti juga akan disampaikan kepada pemerintah provinsi apa poin-poin pentingnya,” tutupnya. (raf)