ARUSBAWAH.CO -  Peta politik menuju Pilwali Samarinda 2031 perlahan mulai bergerak. 

Meski pesta demokrasi itu masih sekitar lima tahun lagi, komunikasi lintas partai politik perlahan mulai menghangat.

Salah satu sinyal menarik datang dari Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda sekaligus Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.

Helmi Abdullah sendiri sebelumnya telah menerima dukungan resmi dari DPC Partai Gerindra Samarinda untuk maju pada Pilwali Samarinda 2031.

Deklarasi dukungan itu disampaikan pada 5 Juni 2026 lalu.

Saat diskusi publik bertajuk "Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda" yang digelar DPC PDI Perjuangan Samarinda, Helmi merespons kemungkinan "perjodohan" antara Gerindra dan PDIP pada Pilwali Samarinda mendatang.

Pernyataan itu muncul setelah Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Iswandi, lebih dulu memberi sinyal ketertarikan untuk berkolaborasi dengan Gerindra dalam kontestasi politik mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Helmi tidak menutup pintu.

Ia menegaskan dalam politik, komunikasi harus selalu dibangun dan tidak boleh ada sikap menutup diri terhadap pihak manapun.

“Kalau di politik ini kan dinamika politik itu kita enggak boleh tertutup. Siapa pun yang satu frekuensi, satu tujuan, ya kenapa tidak,” kata Helmi, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, seluruh kemungkinan politik masih sangat terbuka karena proses menuju Pilwali 2031 masih panjang.

Karena itu, yang terpenting saat ini adalah membangun komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen politik di Samarinda.

“Namanya politik ini semua bagaimana nanti membangun komunikasinya. Kita mengalir saja. Bangun komunikasi,” ujarnya.

Semua Partai Dianggap Teman

Helmi menilai pembangunan Kota Samarinda tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kelompok atau satu partai politik.

Diperlukan kerja sama yang luas, termasuk melibatkan seluruh partai politik yang memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, seluruh partai merupakan mitra yang harus dirangkul untuk bersama-sama membangun daerah.

“Bagaimanapun untuk membangun Kota Samarinda ini enggak bisa sendirian. Harus bersama-sama,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa partai politik memiliki posisi penting dalam proses pencalonan kepala daerah.

Karena itu, menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh partai menjadi hal yang wajar dilakukan.

“Artinya bagi saya semua elemen, termasuk semua partai politik, itu sudah teman semua,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan pendekatan politik yang lebih cair dibandingkan sekadar membangun sekat-sekat koalisi sejak dini.

Helmi memilih membiarkan proses politik berkembang secara alami sembari terus membuka ruang komunikasi.

Koalisi Tunggu Arahan DPD dan DPP

Meski membuka peluang kerja sama dengan partai mana pun, Helmi menegaskan keputusan soal koalisi tidak bisa ditentukan secara pribadi maupun di tingkat kota semata.

Sebagai kader partai, ia tetap harus menunggu arahan dari struktur partai yang lebih tinggi.

“Mengingat waktu pilkada masih lama, tentu komunikasi kepada semua partai politik selalu dibangun,” ujarnya.

“Berkenaan dengan koalisi tentu juga menunggu arahan dari DPD dan DPP Gerindra,” sambung Ketua DPRD Samarinda ini.

Karena itu, berbagai spekulasi mengenai pasangan calon maupun konfigurasi koalisi menurutnya masih terlalu dini untuk dipastikan.

Seluruh kemungkinan masih terbuka dan akan sangat dipengaruhi perkembangan politik beberapa tahun ke depan.

“Kalau masalah berbarengan nanti mengalir saja, kita komunikasi saja. Bagaimanapun juga ini masih lama,” katanya.

Helmi juga menilai setiap partai memiliki mekanisme serta aturan internal masing-masing dalam menentukan arah politik menjelang pemilihan kepala daerah.

Karena itu, seluruh proses harus dihormati dan dijalani sesuai ketentuan organisasi.

“Saya kira semua partai politik tentu ada aturannya. Kita juga tentu mengikuti semuanya itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, Partai Gerindra saat ini memiliki 9 kursi di DPRD Samarinda, sementara PDI Perjuangan menguasai 6 kursi.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki sedikitnya 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah hasil Pemilu DPRD untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.

Dengan total 45 kursi DPRD Samarinda, ambang batas pencalonan tersebut setara dengan 9 kursi. 

Sudah mengantongi modal 9 kursi, Gerindra menjadi salah satu partai yang dapat mengusung calon secara mandiri di Pilwali Samarinda.

Sebaliknya, PDI Perjuangan yang memiliki 6 kursi masih harus membangun koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan kepala daerah.

Fokus Tingkatkan Elektabilitas

Alih-alih membicarakan koalisi maupun pasangan calon sejak dini, Helmi mengatakan dirinya lebih memilih fokus bekerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, langkah yang paling penting saat ini bukan membicarakan pasangan atau koalisi, melainkan menunjukkan kinerja kepada publik.

“Sekarang ini kita kerja saja dulu bagaimana meningkatkan elektabilitas terhadap masyarakat Kota Samarinda,” katanya.

Iswandi Kirim Sinyal Duet

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, pada kesempatan yang sama melontarkan sinyal politik dengan tidak menutup kemungkinan berpasangan dengan Gerindra pada Pilwali Samarinda mendatang.

Iswandi mengatakan, partainya membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, termasuk Partai Gerindra yang saat ini dipimpin Helmi Abdullah di tingkat kota.

Namun, ia menegaskan seluruh proses pencalonan masih jauh dan akan ditentukan melalui mekanisme partai.

"Politik itu dinamis. Kalau soal kolaborasi, kita siap saja. Sebagai kader partai saya siap ditugaskan di mana pun," kata Iswandi kepada wartawan usai acara diskusi publik "Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda", Minggu (21/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat Iswandi ditanya mengenai kemungkinan duet PDI Perjuangan dan Gerindra pada Pilwali Samarinda.

Meski membuka peluang kerja sama politik, Iswandi mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai pasangan calon masih terlalu dini.

"Belum ada pembicaraan. Masih lama. Biar orang lain saja yang menafsirkan. Kalau kita bicara terlalu dini, ya belum waktunya," ujarnya.

Ia juga menegaskan siap menerima penugasan apa pun dari partai, termasuk apabila mendapat mandat maju dalam kontestasi politik mendatang.

"Kalau saya sebagai kader partai ditugaskan oleh partai, saya siap apa pun itu. Jangankan jadi wali kota, jadi gubernur pun saya siap kalau memang ditugaskan," kata Ketua Komisi II DPRD Samarinda ini.

Saat ditanya kemungkinan dipasangkan dengan Helmi Abdullah, baik sebagai calon wali kota maupun calon wakil wali kota, Iswandi memilih tidak berspekulasi.

Menurutnya, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra memiliki mekanisme masing-masing dalam menentukan calon yang akan diusung.

"Kita belum tahu. PDI Perjuangan punya mekanisme, Gerindra juga punya mekanisme," ucapnya.

Saat sesi diskusi, Iswandi juga sempat melontarkan candaan yang mengaitkan dirinya dengan Helmi Abdullah.

Candaan itu muncul saat mikrofon yang digunakannya beberapa kali mengalami gangguan.

"Waktu Pak Helmi ngomong enggak mati-mati ini ya. Ini saya ngomong mic-nya mati-mati ini, Pak," ucapnya disambut gelak tawa peserta.

Ia kemudian berkelakar, "Wah, ada tim Pak Helmi di belakang. Nah, ini mulai, Pak Helmi memang ngeri gerilyanya."

Tak lama kemudian, Iswandi kembali melempar candaan yang langsung mengundang respons peserta diskusi.

"Mudah-mudahan kita berjodoh nanti, Pak," katanya sambil tertawa.

Saefuddin Zuhri Tertawa Saat Ditanya Kans Duet dengan Helmi

Nama Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, juga masuk dalam bursa figur yang disebut-sebut berpeluang meramaikan Pilwali Samarinda mendatang.

Politikus NasDem itu menanggapi santai deklarasi dukungan DPC Partai Gerindra Samarinda kepada Helmi Abdullah untuk maju pada kontestasi politik berikutnya.

Menurut Saefuddin, setiap warga negara memiliki hak politik untuk mencalonkan diri, termasuk Helmi Abdullah yang telah mendapat dukungan dari partainya.

"Ya, sah-sah saja. Kalau mau maju, ya sah-sah saja. Wong beliau punya keinginan," kata Saefuddin kepada Arusbawah.co, 12 Juni 2026.

Meski namanya kerap dikaitkan dengan Pilwali mendatang, Saefuddin mengaku saat ini lebih memilih fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota Samarinda.

Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Kalau saya, kerja saja dulu sebagai Wakil Wali Kota. Saya fokus menjalankan program-program di Kota Samarinda. Saya ingin bekerja agar masyarakat lebih maju, lebih baik, dan kota ini lebih bersih," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan berpasangan dengan Helmi Abdullah pada Pilwali mendatang, Saefuddin hanya tertawa.

Ia enggan berbicara terlalu jauh mengenai skenario politik yang masih beberapa tahun lagi.

"Saya bekerja dulu. Kerja, kerja, kerja. Saat ini saya dituntut bagaimana memaksimalkan pekerjaan di tengah kondisi keuangan yang sedang agak melambat. Jadi hal-hal seperti itu belum terpikirkan," katanya.

Meski demikian, Saefuddin tidak sepenuhnya menutup pintu terhadap kemungkinan politik di masa depan.

Ketika kembali ditanya mengenai arah langkah politiknya menuju Pilwali, ia hanya memberi jawaban singkat.

"Lihat saja nanti pergerakannya seperti apa," ucap Bendahara DPW NasDem Kaltim ini.

Untuk diketahui, selain Helmi Abdullah, Iswandi, dan Saefuddin Zuhri, beberapa nama juga mulai masuk dalam bursa calon wali kota.

Di antaranya Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud, anggota DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra, dan anggota DPRD Kaltim Subandi.

(raf)