Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam tambang harus dikaji dari segi etika dan tanggung jawab ilmiah.

Kampus memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menjaga lingkungan.

“Jika kampus terlibat, bagaimana mereka memastikan keberlanjutan ekosistem?” tanyanya.

DPRD Kaltim juga berencana melaporkan aspirasi ini secara resmi ke DPR RI.

Hasanuddin juga menunggu masukan dari pemerintah Provinsi serta berbagai perguruan tinggi yang ada di kaltim agar bisa menjadi pertimbangan dalam pembahasan UU Minerba untuk disampaikan ke pusat.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami akan menyampaikan ini ke perwakilan di DPR RI dapil Kaltim, tetapi keputusan akhir tetap ada di pusat,” pungkasnya.