Hasanuddin Mas'ud Minta Penjelasan Ditanyakan ke Fraksi Golkar

Saat dimintai penjelasan mengenai absennya hampir seluruh kader Golkar, Hasanuddin Mas’ud mengaku tidak berada pada posisi untuk menjawab.

Menurut dia, sikap politik dan keputusan kehadiran anggota fraksi merupakan kewenangan pimpinan fraksi maupun struktur partai.

"Kalau keputusan Golkar tidak hadir, berkemungkinan mungkin ada pertimbangan. Tapi saya hadir tadi kok. Saya malah memimpin. Jadi mungkin ditanyakan kepada Fraksi Golkar atau Ketua Fraksi Golkar," kata Hamas, Kamis, 10 Juni 2026.

Ia mengisyaratkan bahwa keputusan politik dalam tubuh Golkar tidak hanya ditentukan di tingkat provinsi.

Ada struktur partai mulai dari DPD kabupaten dan kota, DPD provinsi hingga DPP yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan.

"Kalau di partai ini kan ada patron. Tentu kalau bicara angket itu bukan hanya soal satu sektor atau satu faktor saja. Ada banyak pertimbangan, selain politik, juga sosial, ekonomi, bahkan terkait masalah hukum," ujarnya.

Menurut Hamas, anggota legislatif pada dasarnya menjalankan penugasan partai.

Karena itu, ia meminta pertanyaan mengenai alasan ketidakhadiran mayoritas anggota Golkar diarahkan kepada Fraksi Golkar maupun struktur partai.

"Kita bukan hanya ada di tingkat provinsi saja. Ada DPP, ada DPD provinsi, ada DPD kabupaten dan kota. Itu adalah politik. Kita ini sebenarnya penugasan dari partai. Jadi soal kebijakannya nanti ditanyakan ke sana saja," katanya.

DPRD Kaltim Akan Menjadwalkan Ulang Pembahasan Hak Angket

Meski rapat gagal kuorum, Hamas memastikan pembahasan hak angket tidak berhenti.

DPRD Kaltim, kata dia, akan kembali menjadwalkan rapat melalui Badan Musyawarah.

"Kita minta tadi di hasil rapat itu dibahas lagi dengan Badan Musyawarah. Nanti dia yang menentukan sesuai jadwal," ucapnya.