ASN diminta untuk menjauhi segala bentuk korupsi dan tindakan menyimpang yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

“Integritas bukan sekadar tidak korupsi, tapi keberanian untuk berkata benar, berbuat benar, dan menghindari konflik kepentingan,” tegasnya.

Harum juga menekankan pentingnya Korpri menjaga komitmen pada Pancasila dan UUD 1945.

Selain bicara soal etika, ia menyoroti tuntutan baru di era digital yang mengubah cara birokrasi bekerja. ASN, menurutnya, harus menjadi garda terdepan dalam transformasi digital pemerintahan.

“Kita hidup di era layanan cepat, transparan, dan mudah diakses. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,” jelasnya.

Ia mendorong seluruh anggota Korpri mempercepat digitalisasi layanan publik, mulai dari otomatisasi data, kecerdasan buatan, hingga sistem pelayanan berbasis daring.

Langkah ini dinilai sejalan dengan Asta Cita pembangunan Indonesia maupun Kaltim.