ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin pembiayaan kuliah bagi seluruh mahasiswa daerah melalui program bantuan pendidikan gratispol, yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan penegasan ini untuk merespons keresahan sebagian mahasiswa, terutama dari perguruan tinggi swasta, yang khawatir terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan.

Rudy menjelaskan bahwa sejak awal gratispol dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa Kaltim, baik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).

Program ini memastikan biaya pendidikan dapat dijangkau secara adil dan merata.

“Semua mahasiswa yang memenuhi ketentuan akan dibiayai oleh Pemprov. Tapi tentu ada syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Ia kemudian memaparkan beberapa kriteria utama penerima bantuan, di antaranya: berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim yang dibuktikan melalui dokumen resmi, tidak sedang menerima beasiswa lain agar tidak terjadi pendanaan ganda, serta kelengkapan administrasi kampus terutama untuk PTS yang memiliki sistem berbeda satu sama lain.

“Kalau ada beasiswa ganda tentu tidak bisa. Kami harus menjaga keadilan. Untuk kampus swasta pun tetap bisa menerima, asalkan administrasinya rapi dan sesuai aturan,” tegas Rudy.