Ia juga menegaskan pembangunan infrastruktur lain, seperti listrik PLN, air bersih PDAM, serta jalan lingkungan, harus tetap berjalan tanpa terkendala sengketa.

“Keamanan, ketertiban dan kenyamanan warga harus terjamin. Dan jangan ada diskriminasi,” ucapnya lagi.

Prioritas Pemprov Kaltim, kata Harum, .adalah memastikan seluruh warga mendapat perlindungan sosial dan administrasi kependudukan yang lengkap.

Selain itu, kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat di wilayah bersengketa juga tetap menjadi fokus perhatian pemerintah.

“Tugas kita berbangsa bernegara ini adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” jelas Harum. (adv)