Selain itu, ia meminta agar Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan CSR tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sinergi antara perusahaan, pemerintah provinsi, dan kabupaten dinilai krusial dalam membangun infrastruktur sosial, seperti sekolah, sanitasi, dan perumahan layak huni.

“Kalau ada pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, mari selaraskan dengan program Pemprov dan Pemkab,” katanya.

Sebagai pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) berskala besar, Indexim juga didorong mempersiapkan diri menuju status perusahaan terbuka (IPO) dengan standar tata kelola internasional.

Rudy juga menggarisbawahi bahwa keterbukaan dan keberpihakan pada masyarakat adalah kunci untuk mencegah konflik sosial.

“Konflik sosial bisa dihindari kalau perusahaan transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan warga. Pemerintah siap menjadi mitra sekaligus penengah,” pungkasnya. (adv)