ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mendorong industri tambang beroperasi secara beretika, ramah lingkungan, dan bersinergi erat dengan pemerintah daerah.
Pesan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat melakukan kunjungan kerja ke area operasional PT Indexim Coalindo di Kaliorang, Kutai Timur pada Senin (14/7/2025).
Dalam lawatannya, Gubernur Rudy memberi apresiasi atas langkah PT Indexim Coalindo yang mampu memadukan kegiatan tambang dengan program pelestarian lingkungan serta pemberdayaan sosial masyarakat.
Menurutnya, upaya tersebut adalah wujud nyata tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan ekosistem dan masa depan daerah.
“Kaltim ini paru-paru dunia. Menjaga hutan, air, dan keanekaragaman hayatinya adalah amanah besar. Indexim sudah memulainya dengan langkah nyata,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pelaku usaha menjadi mitra aktif pemerintah dalam menciptakan keseimbangan pembangunan.
Pengelolaan lingkungan yang baik dan penyaluran CSR secara tepat sasaran menjadi poin utama.
Rudy bahkan menyarankan penyaluran CSR lewat lembaga, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kalau mau menjaga keseimbangan pembangunan, dunia usaha harus berdiri sejajar dengan pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indexim bisa jadi role model nasional tambang hijau yang beretika,” tegasnya.
Tak hanya soal lingkungan, Gubernur Rudy juga mengingatkan perusahaan untuk patuh terhadap regulasi, khususnya perpajakan dan tata kelola CSR.
Ia menyoroti pentingnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai salah satu penopang utama APBD.
“Kalau target pajak meleset, program prioritas bisa ikut terganggu,” ungkap Rudy Mas'ud.
Selain itu, ia meminta agar Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan CSR tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sinergi antara perusahaan, pemerintah provinsi, dan kabupaten dinilai krusial dalam membangun infrastruktur sosial, seperti sekolah, sanitasi, dan perumahan layak huni.
“Kalau ada pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, mari selaraskan dengan program Pemprov dan Pemkab,” katanya.
Sebagai pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) berskala besar, Indexim juga didorong mempersiapkan diri menuju status perusahaan terbuka (IPO) dengan standar tata kelola internasional.
Rudy juga menggarisbawahi bahwa keterbukaan dan keberpihakan pada masyarakat adalah kunci untuk mencegah konflik sosial.
“Konflik sosial bisa dihindari kalau perusahaan transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan warga. Pemerintah siap menjadi mitra sekaligus penengah,” pungkasnya. (adv)
