ARUSBAWAH.CO -  Program Gratispol atau pembebasan biaya pendidikan di Kalimantan Timur telah mengucurkan anggaran besar: Rp44,15 miliar untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Dari seluruh kampus penerima, Universitas Mulawarman (Unmul) mendapat alokasi terbesar, yakni Rp22,454 miliar, sesuai dengan jumlah mahasiswanya yang paling banyak di Kaltim.

Namun di balik besarnya dukungan anggaran tersebut, pihak kampus menilai ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi: alur pendanaan Gratispol harus stabil.

Jika tidak, risiko akademik mahasiswa bisa sangat serius.

Hal ini ditegaskan Staf Khusus WR IV Unmul, Felisitas Defung, dalam dialog publik HUT ke-4 Arusbawah.co di Temindung Creative Hub, Samarinda.

“Tahun ini banyak dramanya. Gratispol bukan lambat, tapi memang membutuhkan koordinasi besar,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Risiko Serius: Mahasiswa Bisa Tidak Terdaftar di PDDIKTI

Felisitas mengungkap bahwa keterlambatan pencairan dana Gratispol tidak hanya mengganggu struktur keuangan kampus, tetapi langsung bersinggungan dengan siklus akademik.

Mahasiswa yang sudah registrasi, mengisi KRS, dan aktif mengikuti kuliah harus dilaporkan tepat waktu ke PDDIKTI.

Jika pelaporan melewati periode, status mereka otomatis dinyatakan tidak terdaftar.

Dampaknya sangat berat: