Pemprov juga mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk membiayai Gratispol administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini menanggung biaya administrasi pembelian rumah, mulai dari notaris, BPHTB, provisi bank, hingga akta jual-beli. 

Targetnya 1.000 unit rumah dapat ditanggung, dengan plafon subsidi Rp10 juta per unit.

Rp14,1 Miliar untuk Gratispol Internet Desa

Gratispol Internet Desa ditopang dengan total anggaran Rp14,1 miliar. 

Dana ini digunakan untuk menghubungkan 841 desa di seluruh Kaltim dengan akses internet gratis.

Dari APBD Murni 2025, Rp12,5 miliar sudah dipakai untuk menyambungkan 716 desa melalui jaringan fiber optik, wireless, hingga Starlink untuk wilayah 3T. 

Tambahan Rp1,6 miliar dari APBD Perubahan 2025 digunakan memperluas jangkauan ke 125 desa lainnya.

Total Pagu Anggaran Diperkirakan Rp680,4 Miliar

Jika seluruhnya digabungkan, enam program Gratispol pada 2025 menyerap anggaran Rp680,4 miliar.

Rinciannya:

• Pendidikan Rp206,9 miliar
• Kesehatan Rp377 miliar
• Umrah & Religi Rp17,3 miliar
• Seragam Sekolah Rp65 miliar
• Administrasi Rumah Rp10 miliar
• Internet Desa Rp14,1 miliar

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program ini adalah realisasi janji politiknya bersama wakil gubernur Aji. 

"Gratispol bukan sekadar janji politik, tetapi ikhtiar panjang dalam membangun masa depan generasi muda Kaltim. Saya meyakini, keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan," ucap Rudy saat tampil di acara Kompas TV dalam program Zona Inspirasi beberapa waktu lalu.

(wan)