Daniel menambahkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, yang bisa mengganggu fungsi utama Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara, khususnya di daerah-daerah.

“Dengan posisi saat ini, Polri memiliki ruang lebih objektif dalam melakukan checks and balances pada stabilitas nasional, merespons dinamika keamanan secara cepat dan tepat, serta memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan politik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur, Daniel menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan institusi Polri agar semakin profesional, presisi, dan dipercaya masyarakat.

“GAMKI Kaltim berharap Polri terus berbenah, khususnya di bawah naungan Polda Kalimantan Timur, untuk menjaga integritas dan bekerja secara profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Daniel. (red)