ARUSBAWAH.CO -  Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Timur, Daniel Sihotang, memberikan apresiasi atas penegasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Apresiasi tersebut disampaikan Daniel menanggapi rapat kerja Kapolri bersama seluruh Kapolda se-Indonesia dan Komisi III DPR RI yang digelar di Jakarta pada Senin (26/1/2026) lalu. 

Dalam rapat tersebut, kembali ditegaskan posisi Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Daniel, posisi Polri di bawah Presiden membuat kinerja institusi Bhayangkara menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, hal ini memastikan Polri memiliki independensi penuh dalam penegakan hukum dan tidak mudah terpengaruh kepentingan politik tertentu.

“Jadi tidak perlu Polri berada di bawah kementerian. Kita semua tahu kementerian terlalu birokratis. Kita butuh Polri yang cepat, Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat dan ideal,” ujar Daniel.

Daniel menambahkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, yang bisa mengganggu fungsi utama Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara, khususnya di daerah-daerah.

“Dengan posisi saat ini, Polri memiliki ruang lebih objektif dalam melakukan checks and balances pada stabilitas nasional, merespons dinamika keamanan secara cepat dan tepat, serta memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan politik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur, Daniel menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan institusi Polri agar semakin profesional, presisi, dan dipercaya masyarakat.

“GAMKI Kaltim berharap Polri terus berbenah, khususnya di bawah naungan Polda Kalimantan Timur, untuk menjaga integritas dan bekerja secara profesional, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Daniel. (red)