ARUSBAWAH.CO -  Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menyambut positif penemuan gas signifikan oleh perusahaan energi asal Italia, Eni, di sumur eksplorasi Geng North-1, yang dibor di North Ganal PSC.

Menurut Husni Fahruddin, temuan ini menegaskan posisi Kaltim sebagai salah satu penyumbang energi nasional di masa mendatang.

Ayub menambahkan, “Penemuan gas ini menunjukkan bahwa potensi energi Kaltim sangat besar. Pemerintah daerah dan pusat harus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui skema Participating Interest yang jelas pada 2026.”

Sebagai daerah penghasil migas, Kaltim berhak atas PI (Participating Interest) 10 persen dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di wilayahnya.

“Skema ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah sekaligus wujud komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat aktivitas migas dirasakan masyarakat,” ujar Ayub.

Eni saat ini mengelola sejumlah blok strategis di Kaltim, termasuk Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, Rapak, hingga Makassar Strait. Dengan rencana merger aset bersama Petronas, status dan skema penyerahan PI 10 persen perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat dan SKK Migas.

Kejelasan PI Masih Dinanti

Hingga kini, otoritas daerah maupun BUMD migas Kaltim masih menunggu penegasan terkait implementasi PI 10 persen pada blok-blok yang mendapat perpanjangan kontrak atau masuk struktur perusahaan patungan baru.

Dalam rapat Komisi XII DPR RI dengan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin menekankan bahwa saat ini Kaltim baru menerima komitmen PI 10 persen dari satu perusahaan, yaitu Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

“Sedangkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Zona 9, dan PT Eni belum jelas, Pak Bahlil,” ucapnya.

Syafruddin juga menyinggung janji Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang saat berkunjung ke Kaltim sebelumnya menjanjikan komitmen PI 10 persen dari Eni.

Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan bahwa PI 10 persen untuk Eni “sudah klir, tidak ada masalah”.