Pengadaan alat kesehatan belum masuk dalam tahapan tersebut.

"Belum. Baru pembangunan fisiknya dulu," ujar legislator Gerindra ini.

Soal nilai anggaran, Ekti mengaku belum memperoleh angka pasti karena pembahasannya masih berlangsung.

"Anggarannya saya belum tahu pasti karena tentu besar. Yang lebih tahu dinas terkait. Yang jelas sudah masuk dalam RKPD," katanya.

Ia menambahkan, lahan yang telah disiapkan memiliki luas sekitar 115 hektare.

"Baru lahannya saja. Luasnya sekitar 115 hektare di Bongan," katanya.

Satu-satunya Proyek Rumah Sakit yang Mandek Total

Keterlambatan pembangunan RSUD Kutai Barat sebenarnya menjadi catatan tersendiri dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Di saat hampir seluruh program penguatan rumah sakit provinsi berhasil mencapai target, proyek RSUD Kutai Barat justru menjadi satu-satunya yang sama sekali belum bergerak.

Dalam dokumen tersebut, penyusunan FS, Masterplan, dan DED RSUD Kutai Barat tercatat memiliki capaian fisik 0 persen dengan realisasi keuangan juga 0 persen.

Padahal, kegiatan tersebut merupakan tahapan awal sebelum pembangunan rumah sakit dapat dimulai.

Penyebabnya bukan karena perubahan kebijakan maupun keterbatasan anggaran.

Pemerintah Provinsi menjelaskan hambatan utamanya ialah proses penetapan lahan yang masih berada dalam tahap pengajuan hibah.

"Kondisi ini disebabkan oleh belum selesainya proses penetapan lahan yang masih dalam tahap pengajuan hibah," demikian tertulis dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Akibat persoalan administrasi tersebut, seluruh tahapan perencanaan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.

Situasi itu berbanding terbalik dengan sejumlah rumah sakit provinsi lainnya.

RSUD Abdul Wahab Sjahranie berhasil menuntaskan pengadaan 78 unit alat kesehatan dengan capaian fisik 100 persen.

Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur juga berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung berupa pematangan lahan parkir.