DPRD Kaltim, menurut Ekti, hanya berperan dalam pengawasan tanpa bisa turut campur dalam persiapan yang dilakukan oleh KPU.

"Kalau kita Dewan kan sebenarnya tidak terlalu ikut campur ya. Yang mempersiapkan ini kan KPU, baik KPU Kukar maupun KPU Mahulu. Kita nggak tahu sampai mana sekarang, karena juknis dari KPU pusat juga belum ada," ujarnya.

Terkait sumber pendanaan PSU yang kemungkinan menggunakan dana tak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ekti menegaskan bahwa DPRD masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Juknis pasti ada dari Kementerian Dalam Negeri. Biasanya daerah tetap mengikuti perintah juknis dari atas," ujarnya.

Penggunaan dana tak terduga untuk PSU ini menuai pertanyaan, mengingat dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk keperluan mendesak di masyarakat.

Namun, Ekti menilai bahwa hasil dari PSU juga menyangkut kepentingan publik, sehingga penggunaan anggaran untuk ini tetap relevan.

"Artinya kalau itu yang digunakan, kan kepentingannya juga untuk masyarakat. Hasilnya harus cepat, bupatinya ada. Jangan sampai semuanya tergantung-gantung," katanya.