ARUSBAWAH.CO -  Di balik geliat ekonomi dan statusnya sebagai kota besar, Balikpapan dan Samarinda justru mencatatkan persentase kepemilikan rumah paling rendah di Kalimantan Timur.

Fakta ini terungkap dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur yang terupdate pada Februari 2025 lalu, tentang status penguasaan bangunan tempat tinggal rumah tangga.

BPS mencatat, Kota Balikpapan hanya memiliki 67,11 persen rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri.

Angka ini menjadi yang terendah di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, Kota Samarinda berada tepat di atasnya dengan 67,88 persen.

Kota Besar, Tapi Warga Lebih Banyak Menyewa

Rendahnya kepemilikan rumah di Balikpapan dan Samarinda berbanding terbalik dengan wilayah kabupaten.

Di banyak daerah, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri bahkan menembus angka 80 hingga 90 persen.

Sebagai perbandingan:

• Mahakam Ulu: 90,26 persen
• Kabupaten Paser: 88,44 persen
• Kutai Kartanegara: 87,65 persen

Sementara di Balikpapan dan Samarinda, tingginya mobilitas penduduk, urbanisasi, serta harga properti yang relatif mahal membuat banyak warga memilih tinggal di rumah kontrak, sewa, atau hunian non-permanen.

Samarinda dan Balikpapan Masuk Daftar Teratas Rumah Sewa

Data BPS juga menunjukkan bahwa dua kota ini termasuk wilayah dengan persentase rumah kontrak atau sewa tertinggi di Kaltim.

• Kota Samarinda: 15,62 persen rumah tangga tinggal di rumah kontrak/sewa
• Kota Balikpapan: 13,41 persen

Selain itu, kategori status penguasaan lainnya—seperti rumah dinas atau menumpang—di Balikpapan bahkan mencapai 19,48 persen, tertinggi di Kalimantan Timur.

Cermin Masalah Akses Hunian Perkotaan

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemajuan ekonomi kota tidak selalu sejalan dengan kemudahan akses kepemilikan rumah.

Justru di pusat-pusat ekonomi, tantangan kepemilikan hunian menjadi semakin nyata, terutama bagi pekerja sektor informal dan pendatang.

Secara keseluruhan, 76,99 persen rumah tangga di Kalimantan Timur masih tinggal di rumah milik sendiri.

Namun, kesenjangan antara kota dan kabupaten menunjukkan perlunya kebijakan perumahan yang lebih berpihak pada warga perkotaan.

Tantangan di Tengah Pembangunan dan IKN

Dengan posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), tekanan terhadap kebutuhan hunian di kota-kota besar diperkirakan akan terus meningkat.

Data BPS ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan akses hunian yang layak dan terjangkau. (pra)