.webp)
ARUSBAWAH.CO - Genap 100 hari menjabat, dua kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dikritik oleh kelompok mahasiswa.
Di Samarinda, Walikota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri dikritik langsung lewat aksi demonstrasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda.
Sementara Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakilnya Seno Aji mendapat rapor merah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman.
Kritik terhadap 100 hari kepemimpinan Walikota Samarinda Andi Harun-Saefuddin Zuhri membuat puluhan mahasiswa HMI turun ke jalan, Selasa (3/6/2025),
Mereka membawa tuntutan atas sejumlah isu yang dinilai belum terselesaikan secara serius.
Ketua HMI Cabang Samarinda, Syahril Hailil, menyebut aksi itu bukan bentuk permusuhan, tapi ekspresi keprihatinan.
“Kami tidak datang membawa prasangka, tapi harapan. Harapan ini kami serahkan langsung kepada pemerintah agar bisa diimplementasikan,” kata Syahril di tengah aksi.
Masalah banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi.
HMI mengkritik pemerintah yang kerap menyalahkan curah hujan tanpa menyertakan bukti nyata atas kerja mitigasi yang sistematis.
Mereka menilai problem banjir harus dilawan dengan kebijakan teknis, bukan pernyataan retoris.
“Luapan hujan tidak bisa jadi alasan. Seharusnya ada mitigasi sejak awal. Apakah pengendalian banjir dilakukan secara serius dan masif? Kami ragu,” tegas Syahril dalam orasinya.
Selain itu, longsor di Terowongan Samarinda yang baru saja diresmikan juga dipertanyakan.
Menurut massa aksi, insiden itu menunjukkan lemahnya kajian teknis dalam pembangunan infrastruktur kota yang semestinya tak terjadi dalam hitungan bulan pascaproyek rampung.
“Dinding terowongan longsor. Di mana kajian geoteknya? Ini pertanyaan serius yang perlu dijawab dengan transparan, bukan saling lempar tanggung jawab,” lanjutnya.
Mereka juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mempertanyakan keseriusan Pemkot terhadap target “Samarinda Bebas Tambang 2026” yang dianggap hanya jargon tanpa indikator kemajuan yang jelas.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur, Seno Aji juga tak luput kritik di 100 hari kepemimpinannya.
Hal itu dimuat dalam sebuah rapor dirilis pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Rapor yang dipublish BEM KM Unmul itu, diihat redaksi Arusbawah.co pada IG @bemkm_unmul berisikan tiga slide dalam satu postingan.
Postingan pertama, sebuah foto Rudy Mas'ud dengan pakaian dinas berwarna putih lengkap dengan topi di kepala.
Lalu, tertulis "Rapor 100 Hari Kerja Gubernur Kalimantan Timur".
Di slide kedua, terpampang sebuah surat menyerupai ijazah, dengan nama Rudy Mas'ud tertulis di sana.
Kemudian, di slide terakhir, potret sebuah surat dengan adanya angka-angka nilai pada 8 program Rudy Mas'ud turut terpampang.
7 program itu diberi warga merah dengan nilai D. Yakni pada program Pendidikan Gratis dari SMA/SMK hingga S3, Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan, Distribusi Makanan Bergizi Gratis, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Umrah bagi Marbot dan Perjalanan Spiritual bagi Penjaga Rumah Ibadah, Pembangunan Sekolah (SMA) Unggulan, dan Peluncuran Aplikasi SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur), serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
"Dalam 100 hari pertama Rudy Mas'ud menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, kami menilai belum terdapat langkah nyata yang menjawab persoalan rakyat. Banyak masalah masih berulang dan justru memburuk," demikian redaksi unggahan BEM KM Unmul di postingan tersebut.
"Kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate belum terselesaikan, sementara kekerasan dan represifitas terhadap gerakan sipil terus berlangsung. Ketimpangan infrastruktur, kelangkaan BBM dan lamban dalam merespon beredarnya BBM oplosan, serta eksploitasi tambang yang semakin memperparah konflik agraria dan krisis ekologis, ditandai dengan berbagai perampasan ruang hidup rakyat dan banjir yang makin sering melanda berbagai Kabupaten/Kota," lanjut penjelasan BEM KM Unmul pada postingan.
Berangkat dari sana, pihak BEM KM Unmul ungkap pula alasan mereka menerbitkan rapor Rudy Mas'ud itu.
"Kami menilai 100 hari pertama kerja Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur perlu di evaluasi secara total guna menghadirkan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsif, dan progresif, serta berpihak pada rakyat Kalimantan Timur secara menyeluruh. Kami menyatakan Rapor Merah bukan hanya sebagai bentuk kritik, tapi peringatan keras!," demikian sebagaimana tertulis.
Postingan dari BEM KM Unmul itu tercatat dilakukan pada Senin (2/6/2025).
Terakhir dilihat pada Selasa (3/6/2025), postingan sudah disukai sebanyak 3,189 akun.
Ragam komentar pun muncul.
Ada akun yang menyatakan dukungan dengan memberikan emot api-api pada kolom komentar. Tetapi, ada pula yang memberikan kritik pula pada yang diposting oleh BEM KM Unmul itu.
Akun @bay**** menyatakan memberikan apresiasinya atas yang dilakukan BEM KM Unmul, tetapi juga menanyakan soal data-data pendukung.
"Saya apresiasi adik adik BEM atas gerakannya tapi kajian, data, survey yang mendukung mana? Ucuk² ada raportnya xixi," tulisnya.
Pun demikian dengan akun @rfs*** yang menuliskan "Saya juga mempertanyakan keabsahan datanya. Apakah sudah ditinjau di lapangan? Apakah ada data empirisnya? Apakah sudah mencoba menemui para pejabat pelaksana program dll. Takutnya ini mereka hanya konsolidasi, diskusi dibaur opini tanpa data lapangan," jelasnya.
Sementara itu, dilihat pada akun Instagram Pemprov Kaltim yang dikelola oleh Biro Adpim (Administrasi Pimpinan) Sekretariat Daerah Kalimantan Timur, tak ada postingan yang mengisyaratkan merespon hadirnya rapor yang dipublish oleh BEM KM Unmul tersebut. (wan)
