Meski sudah ditangani dan kini telah tersedia petugas jaga 24 jam, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya distribusi SDM dan fasilitas secara merata di seluruh wilayah Samarinda, termasuk daerah pinggiran.

“Evaluasi di lapangan harus terus dilakukan. Jangan sampai penghematan anggaran justru memperburuk akses layanan kesehatan bagi warga yang paling membutuhkan,” tegas Novan.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menuntut transparansi lebih dari Dinkes dalam menyusun program-program strategis.

Menurut Novan, keterbukaan informasi sangat penting agar DPRD dan publik bisa mengawal arah penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah harus jelas arahnya. Jangan sampai program hanya indah dalam dokumen tapi kosong dalam implementasi,” ujarnya.

Komisi IV memastikan akan terus mengawal jalannya kebijakan kesehatan daerah, mulai dari penguatan layanan dasar, ketersediaan tenaga medis, hingga fasilitas pendukung di puskesmas. (adv)